Presiden Serius Menangani Persoalan Lingkungan Menahun

    Media Indonesia - 23 Juli 2019 22:53 WIB
    Presiden Serius Menangani Persoalan Lingkungan Menahun
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla  serius menangani kerusakan lingkungan yang sudah lama tidak tertangani. Bentuk keseriusan itu antara lain penegakan hukum atas kasus pertambangan serta peninjauan kembali hubungan pusat dan daerah dalam hal lingkungan.

    Siang tadi, Siti Nurbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, dipanggil Jusuf Kalla. Pemanggilan terkait upaya menyelesaikan permasalahan lahan bekas tambang di beberapa daerah. 

    "Salah satu benchmark hubungan pusat dan daerah ialah bagaimana mengelola sumber daya alam dan lingkungan," kata Siti, Selasa, 23 Juli 2019.

    Mengutip arahan Kalla, Siti mengatakan pengaturan pemulihan lahan eks tambang merupakan persoalan mendesak. Banjir berskala besar seperti yang melanda Konawe dan Samarinda disebabkan oleh keberadaan lahan tambang.

    "Mudaratnya lebih besar. Penambang yang mengambil manfaat, rakyat yang mendapat akibatnya. Jadi, harus ada sanksi karena merusak lingkungan," kata Siti menirukan arahan Wapres.

    Mengurangi merkuri 

    Siti Nurbaya mengatakan langkah sistematis telah disiapkan oleh Kementerian LHK. Beberapa di antaranya adalah mengurangi penggunaan merkuri dan menutup lubang pascatambang.

    "Saya sangat paham bahwa ini tidak mudah, tapi yang penting kita mulai. Satu per satu masalah lingkungan yang berat kita selesaikan," ujarnya.

    Pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia bebas merkuri pada 2030. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Perpres tersebut merupakan implementasi Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri serta senyawa merkuri antropogenik. 

    "Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata pada 2017 dengan dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Aturan ini kemudian dituangkan ke dalam Perpres No 21 Tahun 2019," kata Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono.

    Merkuri, yang juga dikenal sebagai raksa, merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Merkuri bersifat toksik, sulit terurai, bioakumulasi, dan dapat berpindah tempat dalam jarak jauh melalui atmosfer. 

    Merkuri secara global telah dilarang, baik dalam hal produksi maupun penggunaannya. Namun, di sektor tertentu seperti kesehatan dan industri, merkuri masih dipergunakan dengan aturan ketat. 

    "Khusus di sektor pertambangan emas, penggunaan merkuri telah dilarang seluruhnya," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id