Langkah Konkret Pemerintah Menindak Sengketa Agraria Dinanti

    Cindy - 15 Mei 2019 10:49 WIB
    Langkah Konkret Pemerintah Menindak Sengketa Agraria Dinanti
    Diskusi soal reforma agraria di Komnas HAM. Foto: Medcom.id/Cindy Ang.
    Jakarta: Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai pemerintah perlu fokus memperhatikan konflik agraria antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan perusahaan. Masalah ini kerap menimpa masyarakat. 

    "Konsesi HGU (hak guna usaha), tambang, pembangunan kawasan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan properti bekerjanya lebih cepat daripada kebijakan prorakyat, mengurangi ketimpangan, dan konflik," kata Dewi di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019. 

    Dia menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih berfokus pada alokasi tanah untuk konsesi skala besar. Sedangkan konflik agraria antara rakyat dan pihak lain masih diabaikan. 

    Dewi mengakui pemerintah berkomitmen dalam percepatan penyelesaian konflik agraria. Namun, hingga kini, belum terlihat adanya langkah nyata pemerintah.

    "Dalam catatan KPA, sudah tiga kali Presiden (Joko Widodo) meminta para menterinya melakukan akselerasi penyelesaian konflik agraria. Tapi, ternyata tidak ada konkretnya," ucap dia.

    Menurut dia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria jelas memuat ketentuan perbaikan masalah agraria di Indonesia. Namun, pemerintah pusat dinilai sekadar membagikan sertifikat tanah yang menjadi kewajiban Kementerian ATR. 

    "Reforma agraria pada akhirnya hanya diterjemahkan sebagai pembagian sertifikat tanah, tapi tidak berkolerasi dengan upaya untuk menyelesaikan konflik agraria. Tapi redistribusi tanah yang dijanjikan itu berjalan sangat lambat," terang Dewi. 

    Berdasarkan data KPA di 2018, terdapat 410 kasus konflik agraria yang melibatkan 807 juta hektare tanah. Korban terdampak mencapai 87.568 keluarga. Sebanyak 73 persen dari kasus tersebut didominasi konflik pada sektor perkebunan.

    Dia menyarankan pemerintah secara nasional mendukung penyelesaian konflik agraria. Presiden diminta membentuk suatu konsensus agraria yang terdiri dari berbagai lembaga terkait. 

    "Perlu dukungan dari lembaga negara dan lembaga kuasi negara. Percepatan reforma agraria harus didukung Ketua MPR (Zulkifli Hasan), Ketua DPR (Bambang Soesatyo), kemudian Komnas HAM, Ombudsman, kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi, ini harus didukung secara nasional," jelas dia. 



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id