Fokus

    Plt dan Dua Kewenangan Kontroversi

    Sobih AW Adnan - 25 Oktober 2016 19:30 WIB
    Plt dan Dua Kewenangan Kontroversi
    Ilustrasi,--Foto: Dok/Metrotvnews.com
    medcom.id, Jakarta: Memasuki catur wulan terakhir jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 101 wilayah menetapkan calon yang dianggap memenuhi syarat dan siap berlaga. Sebagian dari mereka adalah petahana, yakni peserta Pilkada yang masih dalam tanggung jawab mengawal pembangunan di daerah.
     
    Tidak tanggung-tanggung, Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) menyebut ada 90 pasangan calon yang masih menjabat gubernur maupun bupati/wali kota turut meramaikan pesta demokrasi itu. Calon petahana tersebar di 67 wilayah dengan formasi pasangan tetap di 19 daerah, sementara di 15 daerah lainnya tampil dengan kongsi yang berbeda.

    Dengan semangat mencegah penyelewengan fasilitas negara selama kampanye, maka dianutlah Undang-Undang (UU) Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada sebagai acuan teknis gubernur, bupati, dan wali kota sepanjang masa kampanye nanti. Dalam regulasi yang uji materinya baru akan diputuskan Mahkamah Agung (MA) pada 27 Oktober tersebut, setiap petahana yang hendak bertarung disarankan mengambil cuti dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

    Plt dan Dua Kewenangan Kontroversi

    Ketika sang petahana cuti, kekosongan pemimpin di daerah tentu bukan lantas menjadi halal. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah pihak berwenang dalam mendelegasikan orang-orang guna mengisi kursi penting, yang mau tidak mau, mesti ditinggalkan sementara oleh sang empunya. Kebijakan ini mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2016. Di dalamnya, diatur pula segenap kewenangan penjabat atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pengganti sementara petahana.

    Secara ringkas, Permendagri paling baru itu menyebut lima wewenang pokok yang diberikan kepada Plt. Yakni, mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada, menangani proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan terkait organisasi Perda, menata organisasi perangkat daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Terja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pengisian personel sesuai SOTK, serta yang terakhir adalah melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

    Kekhawatiran para petahana

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama adalah orang yang mengajukan uji materi UU Pilkada tersebut. Alasannya, sederhana. Dia khawatir perubahan arah pembangunan jika kendali itu harus ditinggalkan. Selain itu, calon peserta Pilkada di Ibu Kota yang akrab disapa Ahok itu menyangsikan tafsir "cuti" yang dimaknai sebagai kewajiban. Padahal, kata dia, cuti identik dengan hak dan bersifat opsional.

    Baca: Pesan Ahok Kepada Plt Gubernur DKI

    Lain lagi dengan Gubernur Banten Rano Karno, ia berpendapat lima kewenangan Plt Permendagri terdapat dua poin yang patut dikhawatirkan petahana. "Yang khawatir adalah soal APBD, ditambah lagi harus ada perubahan SOTK. Ini bukan hal mudah merekrut orang dan lain-lain, tapi Mendagri sudah mengatakan bahwa Plh atau Plt boleh menandatangani APBD. Selesai," kata Rano Karno kepada Metro TV sebagaimana ditayangkan dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa (25/10/2016).

    Kewenangan Plt untuk terlibat dalam penyusunan APBD 2017 dan STOK adalah poin yang memang baru. Mendagri Tjahjo Kumolo beralasan, wewenang itu diberikan demi menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama proses Pilkada.



    Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan petahana tidak perlu takut atas dua wewenang strategis yang diberikan kepada Plt. Wewenang itu, kata dia, diberikan Kemendagri lengkap dengan sistem kontrol yang cukup ketat.

    Setidaknya ada tiga strategi pengawasan yang akan diterapkan pemerintah guna mengawasi kewenangan Plt dalam penyusunan APBD dan STOK. Pertama, pejabat pengganti itu tidak bisa serta merta menandatangani APBD tanpa seizin tertulis Mendagri. Prosesnya, RAPBD terlebih dahulu dievaluasi dan dicek ulang Kemendagri secara lebih saksama. Kedua, Plt ditunjuk dari orang-orang yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Hal ini, kata Sumarsono, mengingat seorang Plt harus bisa menjaga kesinambungan pembangunan sepanjang petahana cuti kampanye. 

    "Ketiga, koridor, kita sudah dibekali Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), itu kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati Petahana dan DPRD. Plt tidak diperbolehkan keluar dari acuan itu," kata dia dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Selasa (25/10/2016).

    Persoalan waktu

    Direktur Ekskutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, kontroversi dua poin kewenangan Plt itu muncul semata-mata terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan Pilkada. Menurut dia, kewenangan itu memang dibutuhkan demi menjaga mulusnya penyusunan APBD dan melancarkan pembangunan yang tengah dilaksanakan.

    "Demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan, ini adalah langkah paling realistis yang dilakukan Kemendagri," kata Robert kepada Metrotvnews.com, Selasa (25/10/2016).

    Plt dan Dua Kewenangan Kontroversi
    Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng. Foto: Antara

    Robert membayangkan jika saja pelaksanaan Pilkada disimulasikan kembali sehingga jatuh di awal tahun. Ia meyakinkan, masa cuti kampanye petahana pun tidak memakan waktu sebanyak empat bulan seperti sekarang ini.

    "Kita bisa pangkas dengan meninggikan intensitas kampanye, misalnya. Sehingga cuti itu bisa jadi dua bulan saja," kata dia.

    Lebih dari itu, Robert meyakinkan, persoalan penugasan Plt hanya bertumpu pada dua hal. Yakni, ihwal jaminan integritas dan perubahan alur anggaran. Untuk poin pertama, kata Robert, penggantian pejabat daerah selama ini sangat kental dengan kesan politis. 

    "Terlebih Plt Bupati atau Wali Kota. Karena rata-rata birokrat senior di tingkat provinsi punya hubungan secara emosional dan politik dengan orang-orang yang akan berlaga di Pilkada," ujar dia.

    Kemendagri, menurut Robert, jangan hanya mentok dalam menunjuk orang-orang yang dianggap pas sebagai Plt. Soal pengawasan menjadi hal yang tak kalah penting untuk dijaga sepanjang proses Pilkada berlangsung. "Lain lagi jika Kemendagri pun menggunakan pendekatan dan dasar pertimbangan politis. Jika ini terjadi, maka hanya bisa berharap pada kekuatan publik untuk melakukan pengawasan," kata dia.

    Terkait anggaran, Robert mengatakan selama ini nota perjanjian hibah untuk kelangsungan Pilkada membuat persiapan KPUD terganggu. KPUD kerap kerepotan dalam menjalin komunikasi dengan Pemda terkait pencairan ongkos Pilkada.

    "Ke depan harusnya diubah total alokasi anggaran itu dari APBN. Toh dana yang diolah Pemda juga bersumber dari pusat. Itu dana transfer. Caranya? Slot ditahan dan tidak melalui Plt. Tujuannya agar tingkat kerawanan politisasi anggaran bisa ditekan," kata Robert.





    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id