Pembakaran Sampah Plastik Secara Terbuka Melanggar UU

    Media Indonesia - 19 November 2019 06:12 WIB
    Pembakaran Sampah Plastik Secara Terbuka Melanggar UU
    Pemerintah memulangkan sembilan kontainer (135 ton sampah plastik) ke Australia, Rabu, 18 September 2019. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Pembakaran plastik secara terbuka untuk kepentingan industri tidak dibenarkan. Hal itu melanggar UU No 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

    "UU jelas melarang pembakaran sampah plastik," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, Senin, 18 November 2019.

    Pasal 4 UU 18 Tahun 2018 menyatakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

    Selanjutnya, Pasal 22 Ayat 1 Huruf a menyatakan pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

    Pernyataan Dirjen PSLB3 tersebut menanggapi pemberitaan mengenai masih adanya pabrik-pabrik tahu di Jawa Timur yang menggunakan bahan bakar dari plastik impor secara terbuka. Vivien menegaskan bahwa pemerintah telah secara intensif memberikan edukasi kepada masyarakat di lokasi.

    Vivien mengatakan inisiatif sampah plastik diolah menjadi bahan bakar sebenarnya upaya yang baik sebagai solusi mengatasi sampah plastik di dalam negeri. "Tetapi, harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bahan bakar," ujarnya.

    Untuk itu diperlukan standar teknologi, tidak hanya teknologi yang tepat guna. "Karena berkaitan juga dengan emisi, safety, dan sebagainya,” ujar Vivien.

    Sebelumnya, Kementerian LHK telah melakukan ekspor kembali (reekspor) 428 kontainer sampah bercampur limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ke negara asal. Tindakan tersebut merupakan upaya tegas pemerintah terhadap para importir sampah skrap plastik yang melanggar aturan.
     
    "Kami melakukan reekspor berkoordinasi dengan Bea dan Cukai," ucap Vivien saat jumpa pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

    Menurut Vivien, penanganan importasi limbah ilegal memerlukan proses yang tidak sebentar. Perlu penguatan pemahaman antarinstansi terkait penanganannya, termasuk dalam melakukan pengawasan di border dan postborder. 

    "Diperlukan data dan informasi yang akurat serta prosedur yang jelas jika dilakukan pengembalian limbah ilegal tersebut ke negara asal," papar Vivien.





    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id