Satgas Tegaskan Tak Ada Keringanan Karantina Pendatang Luar Negeri

    Antara - 21 Oktober 2021 01:11 WIB
    Satgas Tegaskan Tak Ada Keringanan Karantina Pendatang Luar Negeri
    Ilustrasi Wisma Atlet. ANT



    Jakarta: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penangan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi menegaskan tidak ada kompensasi atau pengurangan waktu karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri baik warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia. Hal itu untuk mencegah masuknya varian baru covid-19.

    "Tidak ada toleransi sama sekali, tidak ada keringanan. Karantina itu kewajiban mengikuti aturan yang sudah ditetapkan," ujar Sonny dikutip dari ANTARA, Rabu, 20 Oktober 2021.

     



    Pemerintah Pusat telah menetapkan kewajiban karantina terbaru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Karantina berlaku lima hari sejak kedatangan.
    ????
    Durasi karantina sudah mengalami penyesuaian. Sebelumnya pelaku perjalanan luar negeri harus karantina selama delapan hari.

    Tujuannya, sebagai tindakan preventif. Sebab, meski pendatang mendapatkan hasil negatif dalam tes PCR, tetap berpotensi membawa virus dari luar negeri.  Mengingat masa inkubasi virus SARS-CoV-2 berlangsung selama 14 hari.

    Sonny menegaskan karantina wajib agar covid-19 dan varian baru tidak lagi merebak dan merusak capaian pengendalian pandemi yang kini sudah baik di Indonesia. Dia menyayangkan ada pihak-pihak melanggar dan bekerja sama dengan oknum untuk lepas dari kewajiban yang masuk dalam tindakan pengendalian pandemi nasional itu.

    Termasuk, pada kasus selebgram Rachel Vennya yang terang-terangan mengaku tidak karantina setelah dari Amerika Serikat. Sonny dengan tegas menyebut ada sanksi pidana kepada pelaku perjalanan luar negeri yang mangkir dari kewajiban karantina.

    "Hukuman pidananya satu tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta," ujar Sonny.

    Polisi bisa menjerat Rachel dengan ketentuan sesuai undang-undang bila ditemukan cukup bukti. Pasal yang disangkakan yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

    Baca: Kasus Rachel Vennya Mengingatkan pada Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id