Setumpuk Kerja Menteri LHK di Periode Kedua

    Media Indonesia - 30 Oktober 2019 21:29 WIB
    Setumpuk Kerja Menteri LHK di Periode Kedua
    Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) saat memberikan pengarahan. Foto: Kementerian LHK
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengingatkan kembali seluruh jajaran di kementeriannya untuk terus bekerja serius melayani kepentingan publik. Terlebih, Kementerian LHK pada periode ini secara organisasi dan kepemimpinan bersifat 'melanjutkan' dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode sebelumnya.

    Siti Nurbaya menyampaikan hal itu saat memimpin rapat teknis operasional 'Percepatan Implementasi Program-Program Hints KLHK' bersama unsur pimpinan dan perwakilan UPT seluruh Indonesia. Rapat berlangsung di kantor Kementerian LHK, Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    "Kerja harus serius. Jangan lalai dan lemah menjaga kedaulatan negara. Apalagi menyalahgunakan wewenang untuk hal yang tidak benar. Saya pasti akan lebih cerewet lagi pada periode ini," kata Siti.

    Beberapa Hints utama kerja KLHK yang dibahas berorientasi pada upaya penyediaan lapangan kerja. Dia menjelaskan diskusinya dengan Presiden pada saat ditanya dan diminta melanjutkan tugas sebagai Menteri LHK. 

    "Ini penting karena semua pejabat dan pelaksana harus tahu spiritnya bekerja untuk rakyat,”  ujar Siti

    Pengarahan terkait kerja-kerja Kementerian LHK disampaikan secara spesifik oleh Siti. Mulai dari perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria (TORA), mitra konservasi, HTI/HTR, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ibu kota negara, carbon credit and trade, pilah sampah, sistem penunjang efektivitas dan percepatan, sistem komunikasi publik, sistem pembinaan daerah, sistem logbook, hingga proklim.

    "Perintah Presiden sangat serius dan harus ditaati. Ini sekaligus kesempatan bagi jajaran birokasi KLHK untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan pekerjaan, baik konsep maupun operasional," jelasnya.

    Ia menegaskan ke jajarannya bahwa fokus kerja harus sesuai visi dan misi Presiden, dengan pijakan ideologis menuju Indonesia Maju. Salah satunya mencapai lingkungan hidup berkelanjutan, melalui pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum, dan rehabilitasi lingkungan hidup.

    Untuk kebijakan tata ruang secara berkeadilan,  kata Siti, kebijakan satu peta harus terus dijalankan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang, pengendalian, dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya. Kebijakan ini juga untuk mengikis penyimpangan. 

    Pencegahan karhutla

    Terkait mitigasi perubahan iklim, Siti menegaskan akan terus memperkuat pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan kritis, dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, melakukan konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon, meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan, meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.
     
    Kementerian LHK juga akan mempertegas penegakan hukum akibat pencemaran udara, limbah B3, penebangan liar, hingga penambangan liar. Siti meminta seluruh jajarannya lebih responsif mendengarkan dan menjawab kebutuhan publik dengan kerja nyata di lapangan.

    "Banyak yang dititipkan kepada kita dan ini harus dikerjakan dengan sangat serius. Seluruh kerja harus berorientasi untuk rakyat Indonesia. Saya minta kerja cepat dan terukur," kata dia.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id