Jokowi 3 Kali Membisu Soal Perppu KPK

    Damar Iradat - 16 Oktober 2019 13:41 WIB
    Jokowi 3 Kali Membisu Soal Perppu KPK
    Presiden Joko Widodo (tengah) usai menerima pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Damar Iradat/Medcom.id
    Jakarta: Presiden Joko Widodo membisu soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Padahal, UU tersebut mulai berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019.

    Jokowi sempat menyebut Perppu merupakan salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menyelesaikan polemik UU KPK . Namun, Jokowi membisu setiap kali ditanya soal Perppu. 

    Usai menerima pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, juga diam saat kembali ditanya soal Perppu KPK. Jokowi yang berdiri diapit Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, hanya melemparkan senyum kepada awak media.

    Bamsoet dan Basarah yang berdiri di sisi kanan dan kiri Jokowi langsung menyergah awak media agar menanyakan isu lain. Mereka hanya ingin membahas soal persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019

    "Tanya soal pelantikan dong," kata Bamsoet dan Basarah kompak, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih, juga tak mau buka-bukaan soal Perppu KPK. Sri menyebut nasihat atau pertimbangan Wantimpres ke presiden bersifat rahasia.

    "Secara spesifik yang kita sampaikan pada Presiden itu oleh UU tidak boleh disampaikan kepada publik," ujar Sri.

    Ini kali ketiga Jokowi tak menanggapi pertanyaan wartawan soal penerbitan Perppu KPK. Saat menghadiri Hari Batik Nasional di Surakarta pada 3 Oktober 2019, Jokowi sempat ditanya soal Perppu.

    Namun, Jokowi mengalihkannya ke pelaksanaan hari batik. Pada 14 Oktober 2019, wartawan kembali menanyakan perkembangan wacana penerbitan Perppu KPK.

    Saat itu, Jokowi tak memberikan keterangan sama sekali. Ia memilih untuk langsung meninggalkan lokasi wawancara.

    Sikap Jokowi ini bertolak belakang dengan sikap sebelumnya. Saat bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa pada akhir September 2019, Jokowi menyebut pemerintah akan mengalkulasi sebelum menerbitkan Perppu KPK.

    "Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.

    Menurut Jokowi, salah satu yang menjadi pertimbangan akan dikeluarkan atau tidaknya Perppu atas UU KPK itu adalah dari sisi politiknya. Menurut dia, penerbitan Perppu juga perlu pertimbangan matang.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id