Pengesahan RUU Pertanahan Picu Kerusakan Lingkungan

    Media Indonesia - 26 Juli 2019 19:55 WIB
    Pengesahan RUU Pertanahan Picu Kerusakan Lingkungan
    Seorang pekerja sedang mengumpulkan buah kelapa sawit usai dipanen di Langkat, Sumut. (Ilustrasi: Antara/Str Alan)
    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sangat ditunggu kehadirannya. Selain masih menggunakan Undang-Undang (UU) Pokok Agraria, RUU Pertanahan bisa melengkapi yang tidak tersentuh UU Pokok Agraria. 

    "Nyatanya, kandungan RUU Pertanahan tidak lagi seperti yang diharapkan. RUU ini bahkan seperti mimpi buruk yang dipaksa untuk menjadi kenyataan," kata pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero, Jumat, 26 Juli 2019.

    Bambang menilai kehadiran RUU Pertanahan tidak lagi bermaksud menyelesaikan masalah. Kehadirannya, kata dia, justru menimbulkan masalah baru yang berujung pada pelegitimasian dan pembenaran untuk merusak lingkungan.

    "Seperti membenarkan tudingan internasional bahwa kita memang melakukan deforestasi yang selama ini kita bantah dengan berbagai cara, tak terkecuali melalui diplomasi internasional," katanya.

    Bambang mencontohkan Pasal 35 ayat 5 RUU Pertanahan. Pasal ini memaksa pemegang hak untuk menyediakan tanah minimal 20 persen bagi pekebun, petani, atau petambak di sekitar lokasi hak guna usaha (HGU). Ayat 6 pasal itu menambahkan, bila tidak ditemukan kompensasi berupa tanah, maka dapat diberikan dalam bentuk lain oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

    Dua ayat tersebut, menurut Bambang, menunjukkan pelegalan untuk mengubah fungsi kawasan hutan di seputar areal HGU, meskipun bukan termasuk hutan produksi konversi seperti disyaratkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemegang HGU diberi waktu dua tahun sejak aturan diundangkan untuk menyiapkan tanah 20 persen seperti tercantum pada Pasal 150 RUU Pertanahan.

    "Yang menjadi persoalan adalah sudah banyak kebun sawit di dalam kawasan hutan yang belum dialihfungsikan menjadi APL (areal penggunaan lain) dan masih beroperasi. Contohnya di Riau dan Kalimantan Tengah. Luasannya antara ratusan ribu hingga jutaan hektare," kata dia. 

    Atas alasan itu, Bambang berharap RUU Pertanahan ditunda pengesahannya dan dibahas ulang. Ia khawatir kawasan hutan yang berada di sekitar HGU menjadi sasarannya. 

    Melegalkan yang ilegal

    Apalagi, lanjutnya, Pasal 154 RUU Pertanahan bisa menjadi pintu masuk untuk melegalkan tindakan ilegal tersebut. Pasal 154 berbunyi: Dalam hal pemegang HGU telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU dan/atau yang diusahakan belum memperoleh hak atas tanah, status HGU ditetapkan oleh menteri.

    Mengutip laporan organisasi peduli lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), saat ini sebanyak 1,8 juta hektare lahan korporasi sawit dalam kawasan hutan, menanam melebihi HGU. "Lahan itu berpotensi dilegalkan melalui pasal ini," kata Bambang.

    Jika hal itu terjadi, Bambang melihat sudah terjadi deforestasi yang selama ini terus dibantah."Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib kawasan konservasi dan seisinya dengan hadirnya RUU Pertanahan ini. Belum lagi dengan nasib masyarakat adat dan tanah ulayatnya," ujarnya.

    Dia mencontohkan Taman Nasional Tesso Nilo yang telah hilang kawasan hutannya hingga 80 persen. Kawasan hutan taman naional tersebut telah berganti menjadi lahan sawit. Tak menutup kemungkinan, lanjut dia, taman-taman nasional lainnya juga terimbas.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id