Asing Boleh Kelola ZEE di Natuna Asal Akui Kedaulatan

    Whisnu Mardiansyah - 12 Januari 2020 13:01 WIB
    Asing Boleh Kelola ZEE di Natuna Asal Akui Kedaulatan
    Diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok'. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi negara asing mengelola potensi perikanan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Namun, negara tersebut mesti mengakui kedaulatan Laut Natuna Utara milik Indonesia.

    "Bisa bebas dan bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan saling menguntungkan itu pasti mendapatkan izin dari negara kita," kata tenaga ahli utama kantor staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Januari 2020.

    Ngabalin mencontohkan pemerintah Jepang membuka peluang kerja sama pengelolaan perikanan di Natuna Utara. Kerja sama bilateral ini dinilai lebih menguntungakan daripada mengeklaim wilayah perairan seperti Tiongkok.

    "Negara mana yang angkuh dan sombong tidak memberikan pengakuan terhadap kedaulatan NKRI kalau Jepang datang dan mau kerja sama mengajukan secara resmi mengatasnamakan negara," jelas Ngabalin.

    Ngabalin menyebut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Natuna sinyal tegas kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar-tawar. Selebihnya, presiden membuka pintu kerja sama yang saling menguntungakan.

    "Presiden otaknya luar biasa dan sebuah negara dalam membangun kerja sama dengan satu negara yang lain dalam hubungan bilateral saling menguntungkan tidak boleh ada yang dirugikan," tegas dia. 

    Natuna kembali menjadi sorotan usai tensi hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan Tiongkok bertahan di Perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

    Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Tiongkok tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Tiongkok secara sepihak mengeklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id