Jokowi Disebut Tetap Perhatikan Hukum dan HAM

    Anggi Tondi Martaon - 21 Oktober 2019 13:30 WIB
    Jokowi Disebut Tetap Perhatikan Hukum dan HAM
    Presiden Joko Widodo memberikan salam usai memberikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 (Foto:Antara/Akbar Nugroho Gumay)
    Jakarta: Pidato perdana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu, 20 Oktober 2019, fokus menyoroti birokrasi, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sektor hukum dan hak asasi manusia (HAM) tidak disinggung.

    Mengomentari hal tersebut Anggota DPR RI Johnny G Plate menyebutkan, isi pidato Jokowi merupakan cerminan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia, yaitu terkait peningkatan kesejahteraan.

    "Untuk kesejahteraan itu fokusnya memang pada perekonomian," kata Johnny, ditemui di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

    Disebutkan politikus NasDem itu meski fokus pada perekonomian, Jokowi tetap memerhatikan sektor lain, terutama hukum dan HAM. Sebab, sektor hukum dan HAM turut menjadi faktor penentu pembangunan perekonomian Indonesia. 

    "Hukum dan HAM mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kita," ujar dia.

    Seperti diketahui, dalam pidato perdana sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Jokowi mengangkat beberapa hal. Pertama, mengenai cita-cita momentum peringatan satu abad Indonesia yang akan jatuh pada 2045.

    Jokowi menekankan Indonesia harus bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada usia ke-100 nanti. Indonesia seharusnya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun, atau Rp27 juta per kapita per bulan.

    Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung pembangunan sumber daya manusia (SDM).  Indonesia membutuhkan SDM berkualitas untuk menjadi bangsa yang maju.

    Ketiga, penyederhanaan birokrasi. Menurut Jokowi, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id