Indonesia Disebut Kesulitan Mengelola Dana Penelitian

    Kautsar Widya Prabowo - 15 Mei 2020 04:23 WIB
    Indonesia Disebut Kesulitan Mengelola Dana Penelitian
    ilustrasi penelitian. Foto: KLHK
    Jakarta: Indonesia disebut mengalami permasalahan dalam mengelola dana penelitian. Salah satu penyebabnya dana penelitian dan pengembangan (litbang) dicampur dengan dana belanja rutin.

    Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Berry Juliandi, mencontohkan pada 2016 dana riset pemerintah sebanyak Rp24,92 triliun. Dari jumlah itu yang digunakan hanya 43,74 persen.

    Selebihnya untuk operasional, jasa, iptek, belanja modal, dan pendidikan penelitian. "Jadi tidak 100 persen (dana penelitian) merupakan belanja litbang," kata Berry dalam diskusi virtual bedah buku bertajuk 'Membangun Penyelenggaran Pendanaan Penelitian yang Berkelanjutan dan Mandiri', Kamis, 14 Mei 2020.

    Pemerintah juga tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengukur kinerja lembaga penelitian. Ini berakibat pada tersebarnya dana-dana litbang di berbagai kementerian.

    "Dana pemerintah pusat sebesar Rp24,92 triliun untuk riset tersebar di 81 kementeriaan dan lembaga," ujar dia.

    Baca: Tiga Fokus Kolaborasi Riset Diaspora dan Peneliti Indonesia

    Selama ini pemerintah menggunakan mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem barang dan jasa. Sistem tersebut tidak sesuai dengan sifat riset yang adaptif dan fleksibel.

    "Sehingga proses penelitian ini pengadaanya mirip dengan pengadaan barang dan jasa," ujar dia.

    Kemudian tidak ada lembaga independen yang fokus dalam mengelola pendanaan penelitian. Berimbas dalam manajemen pengadaan atau pendaaan penelitian di Indonesia.

    Dosen Institut Pertanian Bogor itu juga menyebut rendahnya faktor kemampuan fiskal negara dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan juga berpengaruh pada pendanaan penelitian. Sebab, kegiatan litbang sangat tergantung pada APBN.

    Kontribusi industri swasta dalam penandaan riset juga dinilai terbilang rendah. Pemerintah harus melakukan investasi sebelum swasta, untuk memancing industri swasta ikut berkontribusi.

    "Mungkin adanya super tax deduction akan memicu naiknya kontribusi (industri dan swasta)," tegas dia.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id