Pranata Humas Wajib Menjaga Reputasi Pemerintah

    Achmad Zulfikar Fazli - 08 Desember 2021 23:16 WIB
    Pranata Humas Wajib Menjaga Reputasi Pemerintah
    Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama. Dok. Istimewa



    Jakarta: Pemerintah tengah memperkuat kapasitas pranata humas di kementerian dan lembaga. Pranata humas wajib menjaga reputasi pemerintah.

    Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama mengatakan Kominfo memfasilitasi seluruh pranata humas dalam penguatan kapasitas, seminar, workshop, hingga urusan teknis, seperti tata cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

    Menurut Hasyim, langkah-langkah konkret penguatan kapasitas pranata humas sangat penting. Sebab, humas berperan menyosialisasikan pesan positif dan prestasi pemerintah kepada publik agar terbangun kepercayaan.

    “Karena pemerintah berkewajiban membangun reputasi, membangun image, dan membangun trust masyarakat dengan memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak ada penyebaran hoaks, tidak ada penyebaran yang sifatnya negatif,” ujar Hasyim dalam Bimtek Pranata Humas terkait Pengisian DUPAK, Rabu, 8 Desember 2021.

    Baca: Bantu Penanganan Covid-19, Kominfo Beri Penghargaan untuk Humas Terbaik

    Hasyim menyampaikan pranata humas juga sangat berperan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah. Kemudian, menyampaikan rencana-rencana pemerintah, sekaligus menampung semua masukan, kritik, serta saran dari masyarakat agar terdapat timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

    Hasyim mengatakan masyarakat harus mendapatkan akses terhadap informasi publik. Sehingga, Kominfo berkomitmen tidak ada satu pun yang tertinggal, baik di kota, desa, maupun daerah-daerah terpencil, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak ketinggalan akses informasi.

    Bagi yang belum memiliki infrastruktur internet memadai, lanjut dia, Kominfo memberikan diseminasi informasi melalui Penyuluh Informasi Publik. "Jadi kita memberikan pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini komitmen yang kami terapkan,” tegas dia.

    Dalam kegiatan Bimtek pengisian DUPAK bagi pranata humas, seluruh peserta diberikan pembekalan teknis tata cara pengisian DUPAK sebagai salah satu tuntutan pemenuhan angka kredit bagi pranata humas. Bimtek pengisian DUPAK dilakukan Pranata Humas Muda Kominfo, Asriani Sri Wahyuni, dan Pranata Humas Muda Arsip Nasional RI, Tiara Kharisma.(AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id