DPR Diminta Mengakomodasi Keinginan Wapres

    Media Indonesia - 23 Agustus 2019 23:55 WIB
    DPR Diminta Mengakomodasi Keinginan Wapres
    Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Firman Subagyo. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, meminta Komisi II DPR mengakomodasi keinginan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal RUU Pertanahan. Selasa, 20 Agustus 2019, lalu Wapres mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah menteri membahas pasal-pasal di RUU Pertanahan yang berpotensi tumpang-tindih.

    "Saya khawatir hasil rakor yang sudah mengakomodasi semua kepentingan kementerian terabaikan. Hal ini bakal menimbulkan persoalan baru," ujar Firman, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Firman juga meminta anggota Komisi II DPR mempertimbangkan masukan dari kalangan akademisi dan aktivis lingkungan yang mengkritisi pasal-pasal dalam RUU Pertanahan. 

    Presiden Joko Widodo sempat memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di RUU Pertanahan. Beberapa pasal disebut masih tumpang-tindih dengan tugas-tugas di sejumlah kementerian.

    Kalla lantas memanggil menteri dari kementerian terkait pada Selasa, 20 Agustus 2019, malam. Mereka yang dipanggil adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
     
    Pada Pertemuan itu, Kalla meminta setiap kementerian menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan. Kalla juga meminta mereka untuk kembali meneliti RUU Pertanahan dan menjelaskan tugas setiap kementerian yang dikaitkan dengan isi pasal-pasalnya.

    Firman melanjutkan, pada dua rapat sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa RUU Pertanahan tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang lain.

    "Untuk single land administration system, misalnya. Itu bisa dirancang dan didesain oleh Kemenko (Perekonomian). Data dan informasi bisa saling dibagi. Jadi, tidak ada masalah tentang sistem data dan informasinya," kata Firman.

    Baca: Masih Ada Celah di RUU Pertanahan

    Pekan depan, tepatnya Senin, 26 Agustus 2019, Kemenko Perekonomian juga akan membahas lebih rinci RUU Pertanahan. Sementara dibahas, Firman meminta koleganya di Komisi II DPR untuk menunda pembahasan RUU Pertanahan. Pembahasan bisa dilanjutkan jika telah ada surat presiden (surpres) baru yang mendapat masukan dari sejumlah kementerian.

    "Jika tidak ada surpres baru, DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah setidaknya harus ditandatangani oleh setiap kementerian yang terlibat pembahasan. Dengan demikian, tidak akan terjadi manipulasi terhadap DIM yang disepakati," ujar Firman.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id