Pemutusan Kerja Sama dengan WWF Indonesia Didukung Legislator

    Media Indonesia - 03 Februari 2020 13:53 WIB
    Pemutusan Kerja Sama dengan WWF Indonesia Didukung Legislator
    Ilustrasi: Seorang seniman melukis Orangutan dengan judul “I Hope You Care” pada peringatan Hari Orangutan Sedunia di Taman Bustanul Shalatin, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (24/8/2019). Foto: Antara/Irwansyah Putra
    Jakarta: Legislator mendukung pemutusan kerja sama yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo melihat kerja sama keduanya timpang.

    "Karena tidak membawa manfaat yang besar bagi pemerintah. Saya mendukung Kementerian LHK mengakhiri kerja sama ini," kata Firman, Senin, 3 Februari 2020.

    Jauh-jauh hari Firman sudah mengusulkan agar pemerintah segera mengakhiri kerja sama dengan WWF Indonesia. Bahkan, kata dia, usulan itu sudah digaungkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Ia melihat ada indikasi ketidakberesan, yakni dugaan masuknya kepentingan lain. "Apalagi banyak juga negara lain yang mengakhiri kerja sama dengan WWF," kata dia.

    Menurut Firman Kementerian LHK sudah mampu mengelola lingkungan dan kehutanan. Tak perlu lagi kerja sama dengan organisasi nonpemerintahan asing.

    "Toh, faktanya, dengan kerja sama itu hasilnya tidak lebih baik. Jadi, Kementerian LHK tak perlu khawatir setelah mencabut kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia," katanya.

    Firman mengusulkan Kementerian LHK mengaudit dan menginvestigasi kinerja Yayasan WWF selama ini. Hal tersebut penting untuk transparansi dalam konteks kerja sama.

    "Selain itu, pihak-pihak yang selama ini menyudutkan Kementerian LHK akan lebih mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam kerja sama tersebut," ujarnya.

    Kementerian LHK memutus kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 tentang Akhir Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Yayasan WWF Indonesia. Dalam surat itu, ada tiga poin kerja sama yang dinyatakan berakhir. 

    Pertama, perjanjian kerja sama antara KLHK cq Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Yayasan WWF Indonesia Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998 tanggal 13 Maret 1997; dan semua pelaksanaan kerja sama tersebut.

    Kedua, semua perjanjian kerja sama antara Kementerian LHK yang melibatkan Yayasan WWF Indonesia.

    Ketiga, semua kegiatan Yayasan WWF Indonesia bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam ruang lingkup bidang tugas, urusan, dan kewenangan Kementerian LHK.

    Pada butir kedua di dalam surat tersebut dinyatakan keputusan yang diambil didasarkan pada hasil evaluasi Kementerian LHK. Hasil evaluasi menyatakan pertama, pelaksanaan kerja sama bidang konservasi dan kehutanan dengan dasar perjanjian kerja sama telah diperluas ruang lingkupnya oleh Yayasan WWF Indonesia.

    Kedua, kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengelolaan sampah di lapangan, tidak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah.

    Ketiga, Kementerian LHK menemukan adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan. Kementerian juga menemukan ada klaim sepihak yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan pada tingkat yang sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia.

    Surat tersebut telah disampaikan kepada Yayasan WWF Indonesia secara tertulis. Adapun kerja sama antara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan WWF Indonesia dinyatakan berakhir dan tidak berlaku sejak 5 Oktober 2019.

    Seluruh unit kerja KLHK yang mempunyai kerja sama dan ada kegiatan Yayasan WWF Indonesia wajib melaporkan seluruh kegiatannya secara berjenjang kepada menteri sampai dengan April 2020. 

    Terkait keputusan KLHK tersebut, juru bicara Yayasan WWF Indonesia Kuntoro Mangkusubroto menyatakan sikap lembaganya akan tetap terus beroperasi di Indonesia melanjutkan kiprah dan kontribusinya pada pelestarian sumber daya alam hayati dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
     
    "Sebagai lembaga independen berbadan hukum Indonesia yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat madani, Yayasan WWF Indonesia berhak melakukan kegiatannya di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku," kata Kuntoro.





    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id