Pembersihan Beban Iuran Peserta BPJS Perlu Disegerakan

    Candra Yuri Nuralam - 18 Februari 2020 16:54 WIB
    Pembersihan Beban Iuran Peserta BPJS Perlu Disegerakan
    Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: ANT/Risky
    Jakarta: Pemerintah diminta segera melepaskan beban yang ditanggung peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akibat kenaikan iuran. Masyarakat yang terdampak kenaikan iuran harus masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    "Kami meminta 19,9 juta jiwa yang saat ini merasa keberatan atau belum tertampung karena belum bisa membayar iurannya bisa dimasukkan ke data PBI 30 juta orang atau jiwa yang sedang di-update, atau di-cleansing di Kemensos," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

    Puan mengatakan DPR dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat tidak ada kenaikan iuran sebelum pembersihan data. Kesepakatan itu disetujui pada 2 September 2019. Namun, BPJS justru menaikan iuran peserta pada 1 Januari 2020. Padahal, pembersihan data belum rampung. 

    "Kemudian pemerintah berargumentasi, cleansing data 27, 44 juta jiwa sudah dilakukan sejak bulan November sampai Desember, sehingga artinya pemerintah sudah melakukan effort untuk bisa menaikkan BPJS walaupun belum semua di-cleansing datanya, namun paling tidak 27,44 juta jiwa itu sudah dilakukan cleansing datanya," ujar Puan.

    Pembersihan Beban Iuran Peserta BPJS Perlu Disegerakan
    Ketua DPR Puan Maharani (tengah). Foto: Candra Yuri Nuralam/Medcom.id

    Menurut Puan, perbedaan persepsi membuat masyarakat kebingungan. DPR dan pemerintah pun melakukan rapat gabungan untuk meluruskan persepsi ini.

    "Tentu saja kami berharap antara pimpinan DPR dan pemerintah bisa menyamakan persepsi, ada keinginan dari DPR," tutur Puan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan mengebut pembersihan data. Peserta BPJS kelas pun akan dimasukkan ke PBI.

    "Besok saya segera koordinasi dengan kementerian terkait termasuk Kemendagri untuk mempercepat cleansing data ini," kata Muhadjir.

    Muhadjir meminta masyarakat sabar menunggu pembersihan data ini. Namun, dia tak menutup kemungkinan masih akan ada salah pendataan di kemudian hari.

    "Pasti ada orang yang seharusnya masuk tapi tidak masuk, orang yang di luar jadi masuk," ujar Muhadjir.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id