comscore

Polda Metro Bentuk Desk Tenaga Kerja

Siti Yona Hukmana - 01 Mei 2019 15:31 WIB
Polda Metro Bentuk Desk Tenaga Kerja
Desk tenaga kerja Polda Metro Jaya
Jakarta: Polda Metro Jaya mendirikan desk bidang tenaga kerja yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Desk ini untuk mengatasi masalah hukum yang melibatkan buruh.
 
"Hari ini resmi kita dirikan desk tenaga kerja untuk buruh atau para pekerja kita," kata Wakapolda Brigjen Wahyu Hadiningrat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Mei 2019.
 
Wahyu menilai tenaga kerja memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional baik sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan.
 
"Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan," kata Wahyu.
 
Wahyu mengatakan desk tenaga kerja ini menjadi jaminan atas hak-hak pekerja tanpa diskriminasi. Para pekerja dapat mendatangi desk tenaga kerja untuk melakukan konsultasi atau membuat laporan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan di tempat kerja.
 
Wahyu tak memungkiri adan masalah hukum yang dialami oleh para terhadap perusahaan yang menaunginya. Permasalahan itu, kata dia, menjadi keresahan para pekerja.
 
Wahyu mengungkapkan, kasus tenaga kerja yang terjadi dalam tiga tahun terakhir berupa permasalahan tindak pidana ketenagakerjaan sebanyak 76 kasus, pidana pemberian upah di bawah UMP  57 kasus.
 
Kemudian, union busting atau pelarangan pembuatan organisasi serikat buruh sebanyak 10 kasus, dan BPJS ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan sebanyak sembilan kasus.
 
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan menambahkan, pembentukan desk tenaga kerja mengacu pada berbagai undang-undang (UU) tentang buruh. Seperti, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 
Lalu, UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. UU Nomor 24 Rahun 2011 tentang Badan Penyelesain Jaminan Sosial. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesain Perselisihan Industrian.
 
"Masalah tenaga kerja terus berkembang semakin kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius," ujar Iwan.
 
Iwan mengatakan, berdasarkan undang-undang tersebut penegak hukum dituntut mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala permasalahan yang terjadi. Sehingga, kata Iwan, pekerja itu mendapatkan perlindungan hukum di dunia ketenagakerjaan.
 
Iwan merincikan mekanisme pelaporan masalah ketenagakerjaanya. Pertama, pelapor diarahkan ke ruang desk tenaga kerja untuk dicatatkan lalu diantar ke ruang konseling untuk menemukan suatu dugaan tindak pidana atau masih dalam ranah perselisihan hubungan industrial.
 
"Apa bila hasil konseling ditemukan pidana, pelapor direkomendasikan dan akan diantar ke SPKT untuk dibuatkan lapor polisi dan diberikan pengaduan," terang Iwan.
 
Namun, jika hasil konseling tidak ditemukan ranah pidana, kata Iwan, maka akan dilakukan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di ruang desk tenaga kerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 
Iwan berharap desk tenaga kerja menjadi pusat pelayanan terpadu di bidang hukum dan menjadi forum yang berfungsi menginventarisasi masalah ketenagakerjaan sekaligus menjadi fasilitator masalah ketenagakerjaan.
 
Desk tenaga kerja ini tak hanya didirikan di Polda Metro Jaya. Total ada 16 Polda yang juga mendirikan desk tenaga kerja tersebut.

(FZN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id