Kemendikbud Diminta Perketat Pengawasan Usai Pendiri NU Dihapus dari Kamus Sejarah

    Theofilus Ifan Sucipto - 22 April 2021 20:08 WIB
    Kemendikbud Diminta Perketat Pengawasan Usai Pendiri NU Dihapus dari Kamus Sejarah
    Kamus sejarah jilid 1 dan 2 yang diperjualbelikan di online shop. Foto: Tangkapan layar Sophee



    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta memperketat pengawasan birokrasi. Pengawasan penting agar kasus penghapusan dua tokoh sentral Nahdlatul Ulama (NU), yakni KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia tak terulang.

    "Kita harap Kemendikbud lebih ketat lagi, lebih jeli, dan selektif terhadap birokrasi di dalamnya," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman (Gus Aiz) di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis, 22 April 2021.

     



    Cucu KH Hasyim Asy’ari itu mengaku sangat kecewa dengan kejadian itu. Pasalnya, KH Hasyim Asy’ari adalah salah satu pendiri bangsa Indonesia. Bahkan, KH Hasyim Asyari ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 1964.

    Gus Aiz mengatakan sejatinya masyarakat memahami Indonesia merupakan bangsa yang luhur. Hal itu diperkaya dengan nilai kebudayaan dan nasionalisme yang sangat tinggi.

    "Dan itu yang harus diperkuat, bukan diperlemah," tegas dia.

    Indonesia, kata Gus Aiz, tidak berdiri sendiri. Kemerdekaan Indonesia diraih sebagai buah komitmen kebangsaan. Sehingga, komitmen pada sejarah berdirinya bangsa Indonesia tetap harus dilestarikan.

    Baca: Sowan ke PBNU, Nadiem Minta Maaf Soal Polemik Kamus Sejarah RI

    Sebelumnya, Kamus Sejarah Republik Indonesia ini menuai polemik karena tidak memuat nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Asy'ari. Hingga akhirnya pihaknya harus menarik kamus tersebut dari peredaran.
     
    Penarikan pun sudah dilakukan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Baik versi cetaknya maupun digital yang sudah sempat diunggah di laman Kemendikbud.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta maaf atas polemik yang terjadi. Nadiem menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj untuk meluruskan polemik kamus sejarah RI.

    Nadiem kembali menegaskan kamus tersebut disusun pada 2017. Pada saat itu, Nadiem belum menjadi Mendikbud.

    "Tapi tetap saja sebagai menteri sekarang itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengoreksi. Jadi kita segera melakukan revisi daripada kamus sejarah ini," ujar Nadiem di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id