Hastag Bubarkan OJK Jadi Trending di Twitter

    Medcom - 05 Februari 2020 23:52 WIB
    <i>Hastag</i> Bubarkan OJK Jadi <i>Trending</i> di Twitter
    Otoritas Jasa Keuangan. Foto:ANT/Aditya
    Jakarta: Dorongan membubarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ramai disuarakan warganet di media sosial, khususnya Twitter. Bahkan hastag #BubarkanOJK mengisi daftar trending topics di Twitter.

    Sekitar 13.400 orang ngetwit terkait hal tersebut hingga Rabu, 5 Februari 2020, pukul 22.44 WIB. Hastag #BubarkanOJK berada di posisi kesembilan dalam daftar trending topic di Twitter

    Netizen banyak membahas soal kasus dugaan korupsi di Jiwasraya dan lemahnya pengawasan OJK. Beberapa netizen juga usul fungsi OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

    Akun @Ari3Pras misalnnya. Dalam posting sebuah video rapat antara Jaksa Agung dan Anggota Komisi III DPR, dia mengatakan, Jaksa Agung menyebut dalam kasus Jiwasraya OJK telah memberi dukungan dengan memberikan nama saksi-saksi, namun untuk penjelasan mengapa tidak melakukan pengawasan, itu belum.

    "Gagal bayar Jiwasraya tidak akan terjadi bila OJK lakukan pengawasan dengan baik. Bubarkan OJK jika tak mampu jalankan fungsinya," cuit akun @Ari3Pras.
     

    Akun @LestariNKRI juga turut menyoroti kasus gagal bayar Jiwasraya. Dia memaparkan potensi kerugian negara pada kasus Jiwasraya mencapai Rp13,7 triliun.

    Dia pun mempertanyakan peran OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan. Tak ayal, jika ia mendukung agar OJK dibubarkan
     

    Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga juga sempat membuka kemungkinan membubarkan OJK dengan mengembalikan fungsinya ke BI. Pasalnya, OJK dinilai tidak maksimal dalam mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia.
     
    "Apakah memungkinkan OJK dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris sudah terjadi, di beberapa negara sudah terjadi. Nah ini yang sedang kita evaluasi," ujar Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
     
    Eriko berkaca pada permasalahan pengelolaan keuangan yang menyeret sejumlah lembaga jasa keuangan. Paling menyita perhatian ialah masalah gagal bayar dan dugaan korupsi Jiwasraya dan PT ASABRI (Persero), masalah likuiditas pada AJB Bumiputera 1912, hingga permasalahan permodalan dan tingginya tingkat kredit macet PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak acuh dengan usulan pembubaran dan pengembalian fungsi pengawasan industri jasa keuangan ke BI. OJK bekerja secara profesional dan independen.
     
    "Kami bekerja profesional, ya kami bekerja profesional independen," tegas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
     
    Wimboh tak ingin bersilat lidah soal pengembalian fungsi pengawasan OJK ke bank sentral. Masalah pengelolaan keuangan dan investasi yang membelenggu sejumlah lembaga jasa keuangan di Indonesia bukan perkara mudah untuk diselesaikan.

    Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Mereka ialah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
     
    Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id