Kebijakan Gubernur Diminta Selaras dengan Pemerintah Pusat Menangani Covid-19

    Antara - 24 Maret 2020 23:08 WIB
    Kebijakan Gubernur Diminta Selaras dengan Pemerintah Pusat Menangani Covid-19
    Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta gubernur saling bersinergi sebagai 
    anggota gugus tugas percepatan penanganan virus korona (covid-19). Kebijakan gubernur pun diminta selaras dengan pemerintah pusat.

    "Para pemimpin daerah itu harus bersinergi. Para kepala daerah juga dituntut seiring seirama dengan langkah yang dilakukan pemerintah pusat," kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi dengan gubernur mengenai penanganan wabah covid-19 di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, seperti dilansir Antara, Selasa, 24 Maret 2020. 

    Salah satu tantangannya, kata Moeldoko, pelaksanaan rapid test (tes cepat) di lapangan. Pemerintah Daerah (Pemda) diminta cermat menentukan prioritas utama warga yang mengikuti rapid test. Hal ini jangan sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat. 

    "Pemda perlu mengedukasi masyarakat dengan pemahaman tentang protokol rapid test karena jumlah kasus pasien positif akan bertambah. Karena itu, penting bagi gubernur untuk memastikan kesiapan protokol dan pengawalan di lapangan untuk rapid test,” ujar Moeldoko.

    Menurut Moeldoko, masyarakat perlu mengetahui prosedur rapid test yang baik secara mandiri maupun kolektif. “Pemda harus ketat memantau prosedur keamanan tes serta protokolnya. Jangan sampai menjadi media penularan baru untuk penyakit lain,” papar Moeldoko.

    Mantan Panglima TNI itu meminta gubernur terus memantau kesehatan tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan covid-19. Ketersediaan alat kesehatan, obat, alat pelindung diri (APD) di rumah sakit rujukan harus dipastikan cukup. 

    Refocusing APBD untuk pengadaan APD dan obat menjadi perlu dilakukan. Gubernur dan jajarannya bersama Pemerintah pusat menyiapkan rumah sakit lapangan khususnya untuk menampung pasien dari keluarga miskin yang tidak memungkinkan di karantina di rumah masing-masing,” tegas Moeldoko.

    Moeldoko mengingatkan gubernur agar tidak lupa memikirkan nasib masyarakat miskin yang terdampak ekonomi secara langsung imbas wabah covid-19. Perlu skema bantuan sosial pangan dan ekonomi selama masa tanggap darurat covid-19.

    Ia menyadari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk jaga jarak atau social distancing. Jika tak digalakkan oleh pemerintah daerah, cakupan penyebaran virus ini diyakini terus meluas. 

    “Jumlah kasus di setiap daerah bervariasi tetapi perlu menjadi kewaspadaan bersama,” jelas Moeldoko.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id