Kemenkumham Dorong Perbaikan Kinerja BHP

    Medcom - 22 Oktober 2019 01:29 WIB
    Kemenkumham Dorong Perbaikan Kinerja BHP
    Rapat Kerja Teknis Balai Harta Peninggalan se-Indonesia tahun 2019. Dok.Istimewa
    Jakarta: Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemenkumham). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar menjelaskan kalau selama ini tugas dan fungsi BHP sangat penting bagi pribadi maupun atau badan hukum.

    "Tugas BHP sangat rentan dengan permasalahan hukum, mengingat BHP bertindak untuk dan atas nama orang maupun badan yang karena hukum atau karena putusan atau penetapan pengadilan tidak cakap bertindak untuk mengurus diri dan hartanya," kata Cahyo di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

    Cahyo menambahkan peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungs BHP terdapat di berbagai macam peraturan. Misalnya, Staatblad, Ordonantie, KUHPerdata, Undang-Undang (UU) Kepailitan, UU Perlindungan Anak, dan UU Tranfer Dana. Ada juga di peraturan lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan setingkat di bawahnya seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Pertanahan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman, dan surat edaran. 

    Ia menambahkan, tugas BHP antara lain mengurus anak yang masih berada dalam perwalian sebagai wali sementara. Selain itu, sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dalam pengampuan, mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (tidak terurus). Kemudian, mengurus dan membereskan harta debitor pailit selaku kurator sekaligus menampung dana pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tugas-tugas BHP memiliki risiko yang sangat tinggi. Misalnya, harus melakukan penyitaan harta pailit berhadapan dengan ribuan buruh, dan ormas, penyitaan aset yang berada di tengah laut tanpa dilengkapi dengan alat kemanan yang standar. Termasuk, menjangkau daerah pedalaman tanpa kelengkapan. 

    "Ketika BHP diangkat sebagai kurator dalam kepailitan maupun sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang," ujarnya.

    Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berasal dari instansi lain terkait seperti pengadilan, perbankan, dukcapil, notaris dan lain sebagainya. 

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pembina teknis Balai Harta Peninggalan (BHP) berinisiasi menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis BHP dengan harapan dapat membangun sinergisitas dengan instansi lain.

    "Terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan,  Penyusunan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara," ungkapnya.

    Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU Danan Purnomo mengungkapkan saat ini telah melakukan upaya pembentukan ORTA BHP yang disesuaikan dengan Peraturan Menpan Nomor PER/18/MENPAN/11/2008. Caranya, dengan menyusun jabatan fungsional kurator keperdataan pada BHP sebagai revitalisasi jabatan struktural Anggota Teknsi Hukum BHP. 

    "Penyusunan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Danan.

    Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU Daulat P Silitonga menambahkan peraturan perundang-undangan tersebut seringkali menimbulkan kompleksitas permasalahan dalam melaksanakan tugas teknis substantif di lapangan maupun administratif dan fasilitatif. 

    "Putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diberi amanat oleh beberapa ketentuan peraturan sebagai penampung dana-dana pihak ketiga yang karena hukum maupun karena undang-undang tak diketahui lagi pemiliknya atau pemiliknya meninggal tetapi tidak mempunyai ahli waris," kata Daulat.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id