Pegawai TVRI Disarankan Dilibatkan dalam Seleksi Dirut

    Lukman Diah Sari - 23 Februari 2020 14:09 WIB
    Pegawai TVRI Disarankan Dilibatkan dalam Seleksi Dirut
    Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Foto: Antara/Dhoni Setiawan
    Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera menindaklanjuti surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI, terkait proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI yang dianggap janggal. Dewan Pengawas (Dewas) diharap transparan selama seleksi dan harus melibatkan pegawai TVRI. 

    Anggota Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani, mengatakan pihaknya telah menerima surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI. Surat tersebut masih dipelajari oleh departemen yang membawahi Komunikasi dan Informatika.

    "Saya sudah minta untuk dilanjutkan. Kita memang ada departemen-departemen, yang menangani Komisionernya Pak Rudi (Rudiarto) Sumarwono," kata Sri saat dihubungi wartawan, Minggu, 23 Februari 2020.

    Sri menerangkan Dewas memang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi TVRI. Tapi, Dewan Pengawas harus transparan dalam proses penjaringan calon pengganti antar waktu Direktur Utama TVRI.

    "Kami hanya bisa mengimbau. Okelah (Dewas) diberi kewenangan seperti itu (mengangkat dan memberhentikan direksi), tapi mestinya kewenangan itu harus dilaksanakan secara bijak,” ujarnya.

    Baca: Dewas TVRI Cari Pengganti Helmy Yahya

    Lantaran, lanjut dia, siapa pun yang menduduki jajaran Direksi TVRI akan bekerja sama dengan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sri menegaskan Dewas perlu melibatkan pegawai dalam proses seleksi memilih calon Direktur Utama TVRI.

    "Mestinya pegawai itu diajak komunikasi, diberikan informasi sejelas-jelasnya, semua transparan," ujarnya.

    Dia menjelaskan dengan dilibatkanya para pegawai bisa menghindari praduga para pegawai yang tidak dianggap oleh jajaran direksi. Sebab, KASN tidak bisa terlibat melewati kewenangan dalam proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI ini.

    "Jadi (pegawai) tidak ada yang merasa tak dianggap, tak diorangkan. Padahal, nanti direksi toh bekerjanya dengan para pegawai," bebernya. . 

    Sri menekankan pihaknya hanya mengimbau kepada Dewas. lebih lanjut, kata Sri, pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di TVRI tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebab, TVRI bukan 100 persen sebagai instansi publik.

    "Ini JPT swasta, nanti pengisian Dirut mengangkat dari swasta. Dia semi publik, semi private. Itu yang kemudian membuat KASN tidak 100 persen punya kewenangan untuk menangani," tandasnya. 



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id