Pemerintah Mesti Membeberkan Pencapaian BPJS Kesehatan

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Mei 2020 10:20 WIB
    Pemerintah Mesti Membeberkan Pencapaian BPJS Kesehatan
    BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Pemerintah dinilai tak hanya sekadar membuat aturan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Soal pencapaian pelayanan BPJS Kesehatan mesti disampaikan ke masyarakat.

    "Kalaupun mau menaikkan tarif, seharusnya ada penjelasan lengkap juga dari pemerintah. Apa saja yang sudah BPJS perbaiki dalam konteks pelayanan maupun manajemen mereka," kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti kepada Medcom.id, Minggu, 17 Mei 2020.

    Menurut Bivitri, keberatan naiknya iuran karena masyarakat merasa banyak kondisi dan obat yang tidak lagi dibayarkan. Sedangkan tarif naik tanpa ada penjelasan kebijakan.

    Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. MA sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

    Baca: Penaikan Iuran BPJS Dinilai Permainkan Putusan MA

    Bivitri mengatakan Perpres 64 tahun 2020 secara tekstual tidak melanggar putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Namun aturan yang tercantum dinilai rumit.

    "Karena mengatur dengan rinci tarif dari waktu ke waktu, per kelas, dan berapa banyak yang sebenarnya dibayar oleh peserta," ucap Bivitri.

    Iuran untuk kelas I ditetapkan sebesar Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III Rp42 ribu mulai 1 Juli 2020. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta bukan pekerja kelas III akan tetap membayar Rp25.500 selama tahun ini.

    Sisanya selisih iuran Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah. Kenaikan pada kelas ini baru diberlakukan pada 2021.

    Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai pemerintah mestinya menaikkan tarif iuran dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, terlebih di tengah pandemi virus korona (covid-19). Dalam putusan MA disebutkan pelayanan BPJS Kesehatan harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial.

    "Nanti 2021 tetap akan ada kenaikan. Padahal, ada kondisi ekonomi yang makin memburuk di masyarakat kita di 2020 ini dan banyak ketidakpastian menjelang 2021," ujar Bivitri.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id