comscore

Survei Indikator: Masyarakat Dukung Kejaksaan Terapkan Hukuman Mati

Al Abrar - 09 Januari 2022 14:17 WIB
Survei Indikator: Masyarakat Dukung Kejaksaan Terapkan Hukuman Mati
Kejaksaan Agung. Foto: MI
Jakarta: Dukungan masyarakat kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani terus meningkat. Bahkan, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, persentasenya sangat tinggi. 

Hal tersebut diketahui dari survei yang dilakukan Indikator. Dalam survei bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024, diketahui tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dan kriminal dengan kasus besar banyak mendapat dukungan masyarakat. 

 



“Dari survei kemudian kita mengetahui jika mayoritas masyarakat mendukung Kejaksaan menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dan kriminal ‘kelas kakap’,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Jakarta, Mingguu, 9 Januari 2022. 

Hasil survei juga menunjukkan jika 47,2 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengar tentang potensi hukuman mati bagi koruptor. 

Menurut Burhanuddin, di antara masyarakat yang mengetahui seluruhnya menyetujui sanksi hukuman mati diterapkan. Persentasenya mencapai 96,6 persen. 

Baca: Kejagung: Pro Kontra Tuntutan Mati Wajar

“Ada juga sekitar 14,7 persen warga mengetahui Kasus ASABRI. Di antara yang tahu, mayoritas cukup atau sangat yakin, persentasenya mencapai 55,9 persen,” jelas Burhanuddin. 

Selain itu, survei tersebut juga menemukan jika sedikitnya 21,7 persen warga tahu kasus Jiwasraya. Dari jumlah tersebut, Burhanuddin melanjutkan, separuhnya menyatakan cukup atau sangat yakin dengan kebenaran kasus tersebut. Persentasenya mencapai 49,9 persen.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan, hasil survei Indikator mengesankan Kejaksaan kini sedang berbenah. Korps Adhyaksa, Dedi melanjutkan, terlihat semakin baik dalam menunjukkan keberpihakannya terhadap keadilan. 

Kondisi ini, menurut Dedi, terkait penanganan kasus korupsi yang cukup besar. Bahkan, Dedi menilai apa yang dilakukan Kejaksaan kini mulai bersaing dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. 

“Dengan itu, rasional jika dalam survei sebagian besar publik mendukung gagasan hukum yang mengemuka dari Kejaksaan, termasuk soal hukuman mati dalam penyelesaian kasus luar biasa besar. Sudah seharusnya Kejaksaan menunjukkan eksistensinya sebagai penegak hukum, terutama kasus-kasus yang merugikan negara,” ungkap Dedi. 


(ALB)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id