comscore

Pengobatan Korban Kekerasan Seksual Terbentur Perpres Jaminan Kesehatan

MetroTV - 20 Januari 2022 17:03 WIB
Pengobatan Korban Kekerasan Seksual Terbentur Perpres Jaminan Kesehatan
Deputi Pelindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar. Metro TV
Jakarta: IC, 10, seorang anak perempuan di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), diduga menjadi korban kekerasan seksual. Ia mengalami pendarahan di area vital.

Pihak keluarga membawa IC ke rumah sakit. Namun, biayanya tidak dapat dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena terkendala Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Deputi Pelindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengakui BPJS Kesehatan tak dapat membiayai pengobatan korban kekerasan seksual. Namun, ada sejumlah regulasi lain terkait penanganan korban kekerasan seksual.

Kementerian PPPA siap untuk memfasilitasi korban sesuai dengan aturan. Institusi lain juga dapat terlibat.

?“Tentu ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan dinas PPPA yang bisa mendampingi,” ujar Nahar dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 20 Januari 2022.

Keterlibatan LPSK terbentur aturan

Wakil Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi juga menyatakan siap membantu korban tindak kekerasan seksual. Dengan catatan, kasus tersebut masuk ke dalam ranah pidana.

Edwin juga menegaskan bahwa LPSK bukanlah lembaga penjamin. Karena itu, LPSK hanya mampu melindungi korban tindak pidana.

Sayangnya, sebagian besar kasus kekerasan seksual bukan kasus pidana akibat korban tidak melapor ke polisi. “Menurut saya, Perpres 82 Tahun 2018 ini memiliki sejumlah masalah karena dia (BPJS) melepaskan tanggung jawab sebagai lembaga penjamin,” kata Edwin. 

RUU TPKS bakal memperjelas peran tiap lembaga

Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya menyatakan penanganan korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab Kementerian PPPA. Namun, dibutuhkan simulasi kerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait anggaran jika UU TPKS disahkan.

“Dalam hal ini, tidak hanya Kementerian PPPA, tidak hanya LPSK, tidak hanya Komnas Perempuan, polisi, dan jaksa, tetapi juga Kemenkes. Tentu ini pendekatan yang multi stakeholder, multi kelembagaan, dan lintas kelembagaan dan kementerian,” terang Willy. (Hana Nushratu)

(SUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id