Jokowi Menerima 500 Ribu Rekomendasi dari BPK

    Damar Iradat - 19 September 2019 13:31 WIB
    Jokowi Menerima 500 Ribu Rekomendasi dari BPK
    Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejak 2005 hingga 3 Juni 2019. Rekomendasi merupakan hasil pemeriksaan kepada entitas senilai Rp305,66 triliun.

    "Pagi ini sudah disampaikan dari pimpinan BPK untuk IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I t\Tahun 2019, tapi yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kita tindak lanjuti," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

    Hasil pemantauan tindak lanjut periode 2005 hingga 30 Juni 2019, permasalahan dengan status telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi mencapai 406.495 (74,6 persen) senilai Rp179,53 triliun dengan status tidak dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut berstatus belum sesuai rekomendasi sebanyak 106.657 (19,5 persen) senilai Rp99,16 triliun.

    Masih menurut hasil pemantauan, terdapat 27.659 rekomendasi (5 persen) Rp13,03 triliun berstatus belum ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat 5.184 (0,9 persen) rekomendasi Rp13,94 triliun dengan status tidak dapat ditindaklanjuti.

    IHPS memuat pemantauan penyelesaian ganti rugi negara atau daerah sejak 2005 hingga 30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan senilai Rp3 triliun. Kerugian ini terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

    Pada periode tersebut, nilai kerugian dengan status yang ditetapkan menurut pengelolaan anggaran terjadi pada pemda Rp2,19 triliun (73 persen). Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah menunjukkan terdapat angsuran Rp260,04 miliar, pelunasan Rp954,56 miliar, dan penghapusan Rp79,52 miliar. Berdasarkan jumlah tersebut, sisa kerugian Rp1,71 triliun.

    Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan IHPS ini juga akan diserahkan ke DPR dan DPD. Sehingga, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait hasil laporan keuangan.

    "Baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu progresnya sangat baik, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Soerja.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id