Terkuras Mengebut Sertifikasi Tanah

    Achmad Zulfikar Fazli, Candra Yuri Nuralam - 17 Oktober 2019 19:24 WIB
    Terkuras Mengebut Sertifikasi Tanah
    Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Antara/Umarul Faruq
    Jakarta: Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil dinilai belum maksimal. Tenaga kementerian ini justru terkuras untuk mengebut sertifikasi tanah. Dampaknya, banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan.

    "Kementerian ATR/BPN seharusnya juga memastikan seluruh daerah provinsi kota atau kabupaten sudah memiliki RT (rencana tata ruang) dan RW (rencana wilayah). Percepatan penyusunan rencana detil tata ruang (RDTR) untuk kabupaten atau kota sebagai kelanjutan RT/RW masih sedikit," kata Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Menurut dia, Kementerian ATR seharusnya bisa memastikan fungsi RT, RW, dan PDTR benar-benar dilaksanakan sebagai acuan pembangunan daerah. Pasalnya, pembangunan daerah harus juga mengikutsertakan ketiga elemen itu.

    Nirwono menyebut Kementerian ATR juga masih loyo dalam menindak kasus korupsi di bidang pembangunan tata ruang. Pemantauan dari kementerian masih sangat kurang.

    Dia mencontohkan kasus dugaan suap pengembang proyek Meikarta yang sudah mengantongi izin tata ruang untuk lahan seluas 84 hektare (ha). Namun, Kementerian ART menyebut suap tersebut terjadi akibat proses perizinan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

    Menurut dia, ini menjadi titik lemah Kementerian ATR. "Seharusnya Kementerian ATR/BPN berani menegakkan aturan hukum dan memberi sanksi tegas kepada pelanggar, baik masyarakat maupun kepala daerah, yang terbukti melanggar. Ini adalah kewibawaan," tegas Nirwono.
    Terkuras Mengebut Sertifikasi Tanah
    Ilustrasi. Foto: Antara/Irfan Anshori
     

    Masifnya akselerasi tanah


    Namun, Kepala Bagian Media dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN Horison menepis tudingan kinerja kementeriannya belum maksimal. Dia mencontohkan akselerasi pendaftaran tanah.

    Kementerian ATR diberikan target untuk menyelesaikan akselerasi pendaftaran tanah sebanyak 126 juta bidang hingga 2024. Horison mengklaim Kementerian ATR sudah menyelesaikan setengah dari target itu.

    "Posisi kita sudah menyelesaikan 67 juta sertifikat berdasarkan program akselerasi Kementerian ATR/BPN mulai dari sertifikasi, pendaftaran bidang tanah, dan pembuatan peta-petanya. Itu yang sudah selesai," kata Horison.

    Kementerian ATR, lanjut dia, juga menggunakan sistem daring untuk beberapa pelayanan di bidang pertanahan. Misalnya, pelayanan roya, hak tanggungan, pengecekan, dan pemeriksaan untuk tanah.

    Sistem ini juga sudah berjalan di 42 dari 500 kantor pertanahan di Indonesia. Masyarakat tak perlu lagi pergi ke kantor pertanahan untuk empat pelayanan tersebut.

    "Tinggal dari gawainya masing-masing. Kalau yang bayar seperti hak tanggungan, itu bisa bayar billing dari online dan tinggal memasukkan data yang sudah terverifikasi, usai itu langsung dapat notifikasinya," ujar Horison.
     

    Pelayanan daring


    Kementerian ATR akan mengembangkan sistem pelayanan daring ke kantor pertanahan yang sudah siap. Sistem pelayanan daring ini belum mencakup seluruh pelayanan. Pelayanan ganti nama sertifikat tanah belum bisa dilakukan karena sistem ini masih berumur jagung.

    Kemeterian ATR berharap sistem ini mempunyai peningkatan hingga bisa mencakup seluruh pelayanan. Dengan itu, kata Horison, segala pelayanan bisa mudah dijalankan masyarakat tanpa harus menunggu proses yang lama.

    "Kami berharap ada pelayanan lain yang akan bisa didaringkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama," ucap Horison.

    Nirwono menilai minimnya kantor pertanahan yang menggunakan sistem pelayanan daring sebagai bentuk kegagalan Kementerian ATR. Idealnya, kata dia, sebanyak 250 daerah sudah bisa menjalankan sistem daring itu

    "Mungkin nanti pada periode kedua Pak Jokowi bisa mengejar 250 daerah lagi untuk bisa mencapai total 500 kantor pertanahan yang bisa online," ujar Nirwono.
     

    Sibuk mempersiapkan ibu kota baru


    Di sisi lain, Nirwono menilai Kementerian ATR seharusnya paling sibuk dalam mempersiapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Kementerian ATR harus mulai memastikan ibu kota baru memiliki RT dan RW.

    "Yang harus segera dilakukan yakni revisi RT dan RW provinsi dan kabupaten di ibu kota baru sebelum dimulainya pembangunan tahun depan," ucap dia.

    Menurut dia, saat ini momen yang paling tepat bagi Kementerian ATR untuk mulai mempersiapkan pemindahan ibu kota. Persiapan ini juga akan menjadi warisan bagi Menteri ATR pada periode kedua Jokowi.

    "Menteri berikutnya harus kompeten dan paham betul terkait tata ruang dan peranannya dalam pembangunan. Jangan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah," kata dia.





    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id