Pemerintah Diminta Pikirkan Nasib Aset Negara

    Medcom - 14 Januari 2020 15:31 WIB
    Pemerintah Diminta Pikirkan Nasib Aset Negara
    Praktisi hukum dari firma hukum Dentons HPRP Giovanni Mofsol Muhammad.
    Jakarta: Pemerintah diminta memikirkan nasib Barang Milik Negara (BMN) yang ditinggalkan di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemanfaatan dan pengelolaan BMN seperti gedung-gedung pemerintahan yang berlokasi di DKI sepenuhnya berada di bawah kendali Menteri Keuangan.

    Praktisi hukum dari firma hukum Dentons HPRP Giovanni Mofsol Muhammad menjelaskan Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan pemerintah pusat hanya bisa meminjamkan atau menyewakan BMN kepada pemerintah daerah untuk jangka waktu lima tahun. Peminjaman tersebut dapat diperpanjang satu kali. Pemanfaatan lainnya, pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta atau BUMN.

    "Jadi memang bisa dimanfaatkan menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau), namun tidak serta-merta," jelas Giovanni dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

    Giovanni mengatakan perlu ada kesepakatan pemanfaatan antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi dalam peminjaman aset negara ini. Pasalnya, BMN berada di bawah kendali Menteri Keuangan.

    Penggunaan atau pemanfaatan BMN secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan BMN sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

    Giovanni menilai keterbatasan jangka peminjaman kepada pemerintah daerah menjadi halangan pemanfaatan BMN yang akan ditinggalkan pemerintah pusat. Apalagi jika Pemprov DKI ingin mengubah BMN yang sudah tidak terpakai menjadi RTH. Karena itu merupakan proyek jangka panjang. 

    "Harus dipikirkan bagaimana BMN yang ditinggalkan ini bisa terus produktif, apakah untuk pemerintah daerah, atau swasta, atau untuk kepentingan umum di jangka panjang namun tanpa melanggar batasan sebagaimana disebutkan di atas," ujar Giovanni.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengusulkan aset-aset BMN dijual melalui lelang untuk membantu membiayai proses pemindahan ibu kota, atau pemanfaatan BMN secara langsung. Dengan begitu, aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan swasta. Negara pun akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Giovanni menilai salah satu pemecahan dari permasalahan ini ialah menghibahkan BMN yang ditinggalkan ke pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, hibah atas BMN dapat dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan, di antaranya untuk kepentingan budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, mekanisme hibah tidak akan menghasilkan dana yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk membangun ibu kota baru.

    "Sekali lagi semua alternatif solusi ini harus dikaji dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar apapun kesepakatan yang diraih pemerintah pusat dan daerah, BMN dapat dimanfaatkan secara optimal mendukung program-program pemerintah daerah sekaligus membantu kebutuhan dana pemerintah pusat untuk membangun ibukota baru, dan tentunya perlu didukung seperangkat ketentuan peraturan baru yang memayungi langkah yang akan diambil," pungkas dia.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id