Populer Nasional

    Puan Diminta Fokus Bertugas Hingga Pasal Penghinaan Presiden

    Yogi Bayu Aji - 10 Juni 2021 07:39 WIB
    Puan Diminta Fokus Bertugas Hingga Pasal Penghinaan Presiden
    Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok DPR



    Jakarta: Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang menjadi pejabat publik diminta fokus menjalankan tugas. Mereka diminta tak memikirkan hal lain selain tugas mereka, termasuk soal pencalonan dalam Pemilih Presiden (Pilpres) 2024.
     
    "Termasuk kepada Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani), saya sarankan berkonsentrasi sebagai ketua DPR. DPR itu kan anggaran, legislasi, maupun pengawasan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.
     
    Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR itu meminta kader tak meributkan soal pencalonan presiden. Apalagi berupaya melakukan pencitraan untuk meraih perhatian publik saat proses Pilpres 2024 masih lama.Dia menyebut simpati publik cukup dapat diambil jika pejabat menunjukkan kinerja. 

    "Pekerjaan kamu apa. Gubernur ya konsentrasi (jadi) gubernur. Pekerjaan saya menko (menteri koordinator), ya konsentrasi sebagai menko," ungkap dia.

     



    Baca: Pejabat Publik dari PDIP Diminta Fokus Bertugas, Termasuk Puan

    Artikel terkait fokus kerja kader PDI Perjuangan menjadi berita terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id. Selain itu, pembaca menyoroti berita soal pemberian gelar profesor terhadap Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Universitas Pertahanan (Unhan) bakal memberikan gelar profesor (guru besar tidak tetap) kepada Presiden ke-5 itu. Pemberian gelar itu didasari beberapa alasan.

    "Saat itu disampaikan tiga alasan. Pertama, Megawati dianggap memiliki dan menguasai tacit knowledge tentang ilmu pertahanan, khususnya bidang kepemimpinan strategis," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri seperti dikutip dari Antara, Rabu, 9 Juni 2021.

    Rokhmin merupakan salah satu pihak yang mempromosikan agar Unhan memberi gelar tersebut. Pada November 2020, dia dan beberapa guru besar lain memberikan penilaian atas pengetahuan Megawati.

    Berita populer lainnya, yakni soal pasal penghinaan terhadap presiden. Keberadaan pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendapat dukungan. Bahkan, ketentuan tersebut disarankan berlaku untuk semua masyarakat.
     
    "Tidak hanya diterapkan untuk presiden ataupun DPR saja, tapi diterapkan untuk semua warga negara. Jadi jika ada yang mendapat perilaku penghinaan, sudah ada aturannya yang jelas," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.
     
    Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meyakini keberadaan ketentuan yang ada di Pasal 218 dan 219 KUHP versi revisi KUHP itu tak akan membungkam kritik. Pasal tersebut hadir untuk menyetop pernyataan yang menghina pribadi pimpinan negara.

    Berita soal isu pilpres dari PDI Perjuangan hingga pasal penghinaan presiden masih terus diperbarui. Klik di sini untuk mendapatkan berita terbaru dari Kanal Nasional Medcom.id.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id