Pemerintah Perlu Waktu Evaluasi Keberhasilan PPKM

Jakarta: Pemerintah membutuhkan waktu mengevaluasi keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tujuh provinsi. Ketujuh provinsi itu, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali.

"Kami perlu waktu untuk melihat dampak pelaksanaan PPKM minimal pada akhir Januari atau awal Februari 2021," kata Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Timur, Kamis, 28 Januari 2021.
Dari hasil evaluasi sementara, beberapa indikator mengalami tren positif. Namun, ada yang belum menunjukkan perubahan. Dari indikator kasus aktif, secara umum mengalami fluktuasi.

"Bahkan masih meningkat jumlahnya di minggu kedua PPKM di Banten, Yogyakarta, Bali, dan Jawa Tengah," ujar Wiku.

Baca: Okupansi RS Covid-19 Jatim Turun 20% Selama PPKM

Dari indikator kasus kematian, mengalami penurunan di 54 kabupaten atau kota. Sementara itu, kasus kesembuhan di 21 kabupaten atau kota meningkat.

"Sedangkan tren bed occupancy rate (BOR) di 47 kabupaten/kota mengalami penurunan. Beberapa kabupaten/kota itu ada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujar Wiku.

Pemerintah akan berupaya agar BOR bisa di bawah 70 persen. Namun, Wiku menyebut tren kepatuhan protokol kesehatan kesehatan di 77 kabupaten atau kota masih minim. Ini terlihat dari peningkatan jumlah orang yang dipantau dan ditegur. Secara umum, evaluasi dari indikator tersebut masih memerlukan waktu.

(AZF)