Alasan Realisasi Penyiaran Digital di Perbatasan Harus Dipercepat

    M Studio - 20 November 2020 17:09 WIB
    Alasan Realisasi Penyiaran Digital di Perbatasan Harus Dipercepat
    KPI dan BAKTI Kominfo menggelar acara Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital
    Jakarta: Percepatan digitalisasi penyiaran harus didorong dan dilanjutkan realisasinya meski Indonesia masih menghadapi pandemi covid-19, mengingat Indonesia sangat tertinggal dari negara lain yang sudah lebih dahulu melakukan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital. 

    Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran Aswar Hasan menilai perlu dorongan kuat dari pemerintah agar digitalisasi penyiaran dapat terwujud. 

    Hal itu dikatakan Aswar saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital yang digelar secara virtual untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Riau, pada 16 November 2020. Acara ini terselenggara berkat KPI bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam upaya menyosialisasikan digitalisasi penyiaran.

    Digitalisasi Penyiaran akan dilakukan pada 2022. Masih ada sisa waktu dua tahun untuk mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

    "Agar saat analog switch off 2022 benar-benar kita sudah siap dari segala lini baik infrastruktur dan juga sumber daya manusia,“ ujar Aswar, dikutip siaran pers, Jumat, 20 November 2020.
     
    Digitalisasi penyiaran diyakini dapat menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, penyiaran digital juga akan  memberikan lebih banyak peluang usaha untuk pelaku industri penyiaran dan masyarakat di perbatasan.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjend (Purn) Sturman Panjaitan menambahkan siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak dapat terelakkan lagi keberadaannya. Hal ini karena melalui digitalisasi terdapat peningkatan kapasitas layanan dengan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. 

    Melalui penyiaran digital, televisi tidak hanya menyalurkan data gambar dan suara, tapi juga layanan multimedia seperti layanan interaktif dan informasi peringatan dini bencana. 

    "Pemerintah dan DPR perlu bekerja keras dalam rangka percepatan digitalisasi penyiaran di Indonesia yang belum merata, terutama di daerah perbatasan antar negara. Misalnya, di provinsi Kepulauan Riau yang merupakan gerbang terdepan Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja dan Singapura," kata Sturman.

    Ditinjau dari sisi regulasi, Sturman mengatakan digitalisasi sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan regulasi ini dalam rangka memberikan kemudahan  bagi masyarakat, terutama pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha dan mengatur ekosistem penyiaran digital di Indonesia.  

    "Harapannya dapat memberikan output terbukanya lapangan kerja baru di daerah-daerah, serta tumbuhnya pelaku-pelaku usaha penyiaran lokal yang berbasis kearifan lokal," tutur Sturman. 

    Pada acara tersebut turut hadir pula secara virtual, anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini, yang menjadi narasumber bersama Komisioner KPI PUsat Yuliandre Darwis, Komisioner KPID Kepulauan Riau Muhammad Rofiq, dan Direktur Utama Nusantara TV Randy Tampubolon.

    Yuliandre menyebutkan tema penyiaran digital sebagai strategi menghentikan luberan siaran asing. Tidak meratanya sinyal siaran di Indonesia, khususnya di beberapa daerah perbatasan antar negara, berpengaruh terhadap budaya dan kearifan lokal di daerah tersebut. 

    Yuliandre mencontohkan, di Kabupaten Meranti masyarakat lebih mudah mengakses siaran luar negeri daripada siaran dalam negeri karena ketiadaan infrastruktur yang dapat memancarkan siaran televisi lokal. Kondisi ini kerap ditemui di beberapa daerah perbatasan. 

    Komisioner KPID Kepulauan Riau Muhammad Rofiq juga memaparkan realitas penyiaran di provinsi yang lebih dari 90 persen wilayahnya, lautan. 

    "Setidaknya ada enam puluh radio yang dapat diakses di daerah Batam dan Bintan," ujar Rofiq. Namun dari enam puluh radio itu terbagi tiga antara radio Indonesia, radio Singapura, dan radio Malaysia. Sebagai provinsi yang paling bersebelahan dengan negara tetangga, Rofiq mengungkap sudah ada tuntutan dari regulator telekomunikasi di Singapura yang saat ini tengah bersemangat dengan teknologi 5G. 

    “Singapura menuntut agar Indonesia segera bersiaran digital, karena pihaknya terganggu kalau Indonesia masih bersiaran analog,” ucapnya.

    Selain itu Rofiq juga menyampaikan harapannya agar pemerintah merealisasikan penyediaan infrastruktur di Anambas, Natuna, dan Lingga, agar masyarakat di tiga wilayah itu mendapat layanan siaran dan informasi dalam negeri. 


    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id