KPK Perpanjang Laporan LHKPN Hingga 31 April 2020

    Cindy - 20 Maret 2020 10:56 WIB
    KPK Perpanjang Laporan LHKPN Hingga 31 April 2020
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahunan (periodik) Tahun Laporan 2019. Pelaporan diperpanjang sebulan dari batas waktu 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

    "Hal ini berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait pandemi korona (covid-19)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Jumat, 20 Maret 2020.

    Ipi menuturkan Lembaga Antirasuah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019 pada 19 Maret 2020. Masa perpanjangan pelaporan juga berlaku untuk kewajiban penyampaian LHKPN jenis khusus.

    "(LHKPN khusus) yakni bagi para penyelenggara negara (PN) yang baru pertama kali menjabat atau diangkat kembali dalam jabatan publik maupun yang berakhir masa jabatannya sebagai PN pada periode antara 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020," ucap Ipi.

    KPK mencatat tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sebesar 71,47 persen per 18 Maret 2020. Sebanyak 258.437 wajib lapor telah menyampaikan laporannya dari total 361.579 wajib lapor di 1.397 instansi di Indonesia.

    Ipi memerinci tingkat kepatuhan LHPKN di tingkat eksekutif sekitar 70,42 persen atau sebanyak 205.609 telah melapor dari total 291.961 wajib lapor. Kemudian, tingkat legislatif mencapai 66,46 persen atau 13.390 telah melapor dari total 20.147 wajib lapor.

    (Baca: DJP Perlonggar Batas Penyampaian SPT Pribadi hingga April 2020)

    Selanjutnya, tingkat yudikatif 94,62 persen atau 17.932 telah melapor dari total 18.951 wajib lapor. Sementara, BUMN dan BUMD tercatat 70,47 persen atau 21.506 telah melapor dari total 30.520 wajib lapor.

    Ipi menuturkan kepatuhan lapor di tingkat eksekutif meliputi menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri lainnya berjumlah 51 PN. Sebanyak 34 PN telah melapor atau sekitar 67 persen.

    "Sisanya 17 PN yang belum lapor merupakan wajib lapor kategori periodik," tutur Ipi.

    Sementara itu, dari 13 orang staf khusus Presiden tinggal tiga orang belum menyampaikan laporan periodik. Sedangkan dari delapan staf khusus wakil presiden, tercatat dua PN masuk kategori wajib lapor periodik dan empat PN wajib lapor khusus belum menyampaikan LHKPN.

    "Untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), tercatat ada dua PN yang masing-masing merupakan wajib lapor periodik dan wajib lapor khusus, belum menyampaikan laporannya. Tujuh orang lainnya tercatat telah menyampaikan LHKPN," ujar Ipi.

    KPK menutup sementara sejumlah layanan publik secara tatap muka untuk meminimalisasi penyebaran korona. Kendati demikian, layanan tatap muka untuk LHKPN masih dibuka.

    "Namun KPK mengimbau kepada wajib lapor untuk lebih memanfaatkan saluran tidak langsung terkait pelaporan LHKPN, yaitu melalui https://elhkpn.kpk.go.id dan email: lhkpn@kpk.go.id," ucap Ipi.

    Ipi mengingatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN mewajibkan PN melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id