Masih Ada Celah di RUU Pertanahan

    Media Indonesia - 21 Agustus 2019 10:13 WIB
    Masih Ada Celah di RUU Pertanahan
    Ilustrasi. Foto: MI/Fetry Wuryasti
    Jakarta: Sejumlah celah masih ditemukan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Untuk itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya S Poerwadi, meminta pembahasannya harus berhati-hati dan jangan tergesa-gesa.

    "Harus mengutamakan kepentingan nasional yang terkait dengan beberapa kementerian dan lembaga. Jangan tergesa-gesa, bila perlu bisa dilanjutkan pada DPR periode mendatang," ujar Brahmantya, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Celah yang dimaksud Brahmantya adalah soal tanah yang di atasnya ada air yang menjadi ranah KKP. Aturan ini menurutnya sudah jelas terdefinisikan di UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian diubah menjadi UU N0 1 Tahun 2014 dengan nama yang sama, serta UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

    Di dua beleid tersebut, definisi kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan kegiatan di wilayah laut. Meliputi, dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

    "Tata ruang laut yang diatur dalam dua undang-undang tersebut semuanya sudah jelas. Jangan sampai RUU Pertanahan malah mau mengatur tanah yang ada air di atasnya, yakni laut atau pesisir," ujar Brahmantya.

    Di dalam draft terakhir, Brahmantya masih melihat RUU Pertanahan ingin mengatur tanah yang di atasnya ada air. Menurutnya, Hal tersebut tidak relevan dan tidak tepat karena telah diatur dalam UU Kelautan. "RUU Pertanahan tidak perlu atur masalah laut," tambahnya.

    Baca: Potensi Konflik Agraria di Balik Pengesahan Tergesa RUU Pertanahan

    Celah hukum tersebut sudah dia paparkan saat rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Dari pertemuan itu disebutkan bahwa semangat RUU Pertanahan adalah memperjelas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan tidak menegasikan undang-undang yang sudah ada. 

    Karena itu, ia mengatakan, semua kementerian terkait harus memberi masukan terkait RUU Pertanahan yang akan mengatur lahan dan tanah. Tidak hanya memberi masukan, kementerian terkait harus meneliti dan mempelajari pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan.

    "RUU Pertanahan harusnya membahas pokok-pokoknya saja  terkait penyesuaian UUPA. Tidak perlu  detail. Yang detail bisa di PP. Setelah itu akan dikoordinasikan  oleh Menko Perekonomian. Kemudian, dibahas lagi di Kantor Wapres," ujar Brahmantya.

    Rapat pembahasan RUU Pertanahan dipimpin langsung oleh Jusuf Kalla. Turut hadir dalam rapat, yakni Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan wakil dari Kementerian KKP. 




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id