Pemerintah Diminta Mengedepankan Rehabilitasi untuk Pengguna Narkotika

    Theofilus Ifan Sucipto - 22 Juli 2019 11:02 WIB
    Pemerintah Diminta Mengedepankan Rehabilitasi untuk Pengguna Narkotika
    Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Pemerintah diminta mengedepankan sistem rehabilitasi kepada pengguna narkotika. Sistem itu dinilai efektif menekan angka penggunaan barang haram tersebut.

    "Upaya melakukan perubahan pada pelaku penyalahgunaan narkoba melalui sistem rehabilitasi belum efektif," ujar anggota Ombudsman Ninik Rahayu di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2019.

    Ninik mengakui penjara paling efektif untuk memberikan efek jera. Namun, harus ada cara lain dalam mengubah masyarakat dan menyelesaikan masalah yang ada lembaga pemasyarakatan (lapas). Berdasarkan data Ombudsman, jumlah narapidana di lapas saat ini sudah melebihi kapasitas.

    "Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dimaksudkan sebagai tindakan dekriminalisasi pecandu. Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, kecuali pengedar," ujar Ninik.

    Ninik menyampaikan ada tiga lembaga yang diberi mandat melakukan rehabilitasi, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hanya, selama ini belum ada standar baku yang disepakat oleh ketiga lembaga tersebut.

    Ombudsman, kata Ninik, telah memberi saran kepada ketiga lembaga tersebut pada akhir 2017. Namun, lembaga tersebut belum mampu menyeragamkan standar program pelayanan rehabilitasi.

    "Ketiganya masih sulit melakukan koordinasi untuk perbaikan," pungkas dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id