ASN Kemenkumham Anti Pancasila Diberhentikan

    M Sholahadhin Azhar - 17 Oktober 2019 12:15 WIB
    ASN Kemenkumham Anti Pancasila Diberhentikan
    Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar (kanan). Foto: Mohamad Irfan/MI
    Jakarta: Seorang aparatur sipil negara (ASN) diberhentikan dari penugasannya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Balikpapan. ASN tersebut diduga telah mengunggah konten berisi ideologi anti Pancasila di media sosial.

    "Betul Pak Menteri (Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tjahjo Kumolo) baru me-nonjob-kan salah satu pegawai karena mengunggah konten ideologi lain yang non-Pancasila, tapi itu di lingkungan Kemenkumham, bukan di Kemendagri," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Kasus yang membelit ASN Kemenkumham ini masih ditangani Kepolisian. Bahtiar juga mengingatkan konskuensi dibebastugaskan bisa menimpa ASN di lingkungan kementerian atau lembaga manapun. Mereka harus menerima risiko dan menerima sanksi tegas jika mempersoalkan ideologi Pancasila. 

    Undang-Undang ASN juga menyebut setiap abdi negara harus mengakui dan mengabdikan diri untuk Pancasila. Mereka tak boleh memiliki ideologi lain yang bertolak belakang dengan Pancasila.

    "Prinsipnya siapapun, ASN di lingkungan manapun, jika menolak ideologi Pancasila akan disanksi," kata dia.

    Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, membeberkan soal pemberhentian ASN Kemenkumham. Menurut dia, pemberhentian itu merupakan upaya pemerintah memberi efek jera. 

    Hariyono mengatakan pengetahuan soal Pancasila sudah mulai ditinggalkan. Tak terkecuali ASN, anggota TNI, dan Polri.

    "Riset-riset yang sudah dilakukan oleh lembaga sosial, perguruan tinggi, maupun sejumlah lembaga negara, menunjukkan ada ASN yang tak setuju Pancasila," kata dia. 

    Indikasi lain, ujaran kebencian masih banyak digunakan ASN. Untuk itu, lanjut Hariyono, perlu ada pengarusutamaan Pancasila yang dilakukan semua pihak. "Menurut saya ini sangat darurat," ujar dia.

    Dia mencontoh penusukan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. "Pejabat saja tak aman, apalagi masyarakat pada umumnya," kata dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id