"Bahkan kalau perlu bisa delapan bulan," kata Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Februari 2021.
Syahrizal menyebut percepatan ini sesuai dengan target pemerintah. Kekebalan kelompok berfungsi melindungi masyarakat yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.
Vaksin Gotong Royong, kata Syahrizal, menjadi upaya bersama seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. Tanpa vaksin Gotong Royong, kekebalan kelompok diprediksi lebih lama terbentuk.
"Saat ini yang terpenting bagaimana Indonesia mencapai herd immunity secepatnya dan mengurangi beban ekonomi pemerintah dalam menghadapi pandemi," kata Syahrizal.
Baca: Pemerintah Buka Peluang Kembangkan Vaksin Gagasan Terawan
Skema ideal, menurut Syahrizal, yakni swasta membeli vaksin covid-19 yang didukung regulasi. Vaksin pun harus sesuai daftar yang disetujui pemerintah.
"Tidak tertutup kemungkinan bisa masuk vaksin di luar daftar tersebut namun tetap nanti harus ada regulasi yang mengaturnya," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah sedang mengupayakan pengadaan 20 juta ampul dosis vaksin Gotong Royong. Vaksin ini akan diberikan kepada 10 juta pekerja dari perusahaan yang mengikuti program vaksinasi Gotong Royong.
Distribusi vaksin Gotong Royong akan dilakukan pada Maret 2021 dengan 3,5 juta dosis, vaksin yang digunakan adalah Sinopharm. Pada kuartal kedua, akan datang lagi vaksin Sinopharm sebanyak 11,5 juta dosis.
Selanjutnya pada kuartal ketiga, vaksinasi Gotong Royong akan disuplai dengan vaksin Moderna sebanyak 3,5 juta dosis. Sedangkan pada kuartal keempat, sebanyak 1,7 juta dosis vaksin Moderna. Total vaksin Gotong Royong mencapai sebanyak 20,2 juta dosis.
(JMS)