Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tak Kebablasan Berekspresi

    Dheri Agriesta - 08 Maret 2019 16:27 WIB
    Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tak Kebablasan Berekspresi
    Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko. (Foto: MI/rommy Pujianto)
    Jakarta: Pemerintah menghargai kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. Tapi, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko mengingatkan masyarakat tak kebablasan dalam menyampaikannya. Moeldoko menanggapi orasi aktivis Robertus Robet yang berujung penersangkaan.

    "Harus dibedakan antara kebebasan berekspresi yang cenderung melanggar undang-undang atau kebebasan berekspresi yang sifatnya kritik membangun," jelas Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.

    Moeldoko menegaskan presiden sangat terbuka dengan kritik yang membangun. KSP juga selalu mendengarkan kritik dan aspirasi masyarakat. 

    "Tidak ada kita alergi dan membatasi cara berekspresi," kata mantan Panglima TNI itu. 

    Namun, pemerintah tak bisa ikut campur jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam menyampaikan ekspresi oleh individu. Hal itu, kata Moeldoko, merupakan wewenang kepolisian. 

    Baca juga: Ace: Robertus Robet Tidak Menghina TNI

    Moeldoko pun meminta masyarakat bisa membedakan kritik membangun dan melanggar undang-undang. Jangan sampai masyarakat asal berbicara lalu minta maaf ketika terbukti salah. Karena, setiap kritik dan pernyataan memiliki dampak.

    "Menyinggung orang lain, prajurit, implikasi politik, implikasi hukum itu ya berurusan oleh penegak hukum. Ini hal yang perlu kita pikirkan bersama," jelas dia. 

    Sebelumnya, aktivis yang juga pengajar dari Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet ditangkap polisi pada Kamis, 7 Maret 2019 pukul 00.30 WIB. Robet dinilai menghina institusi TNI saat berorasi di aksi Kamisan di depan Istana Negara, pekan lalu.
     
    Dalam video yang tersebar, Robet menyanyikan mars ABRI dengan mengubah lirik. Namun, Robet segera mengklarifikasi dan meminta maaf.
     
    Robet disangka melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.
     
    Baca juga: Pemberkasan Kasus Robertus Robet Dikebut

    Di sisi lain Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai penangkapan Robertus Robet berlebihan. Sebabnya, Robet telah menjelaskan lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI saat ini. Melainkan kepada kebijakan rezim militer Suharto di masa yang lalu.
     
    "Setahu saya lagu tersebut kerap menghiasi demo-demo prodemokrasi di era transisi menuju demokrasi," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Charles Honoris, di Jakarta, 7 Maret 2019.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id