Normalisasi Sungai Ala Anies Dikritisi

    Medcom - 02 Januari 2020 22:00 WIB
    Normalisasi Sungai Ala Anies Dikritisi
    Proses evakuasi warga Semanan, Kalideres. Foto: Medcom.id/Zakaria Habib.
    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai keliru memaknai normalisasi atau naturalisasi. Karena program yang diadopsi Anies ini hanya bisa diterapkan di Singapura.

    "Jadi sebenarnya yang Pak Anies sampaikan soal naturalisasi yang mencontoh Singapura itu tidak bisa diterapkan di Jakarta. Karena kalau di Singapura tak ada penghuni bantaran sungai secara liar. Apa yang disampaikan Pak Anies itu enggak aple to aple dengan di Jakarta," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Rian Ernest, saat dihubungi wartawan, Kamis, 2 Januari 2020.

    Menurutnya, Anies perlu tegas menyelesaikan permasalahan banjir sejak awal. Misalnya terkait detail normalisasi sungai Jakarta. Anies diminta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

    Termasuk, kata Rian, dalam melakukan pembebasan lahan. Karena Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta saat ini semakin menyempit, imbas dari hunian liar di bantaran kali.

    Dia menyayangkan sikap Anies yang enggan fokus ke program normalisasi Kementerian PUPR. Padahal, menurutnya, program itu menjadi solusi untuk mengurangi banjir. 

    "Paling tidak mengurangi dampak banjir. Kalau normalisasi dijalankan secara konsekuen harusnya dampak kerusakannya tidak semasif seperti sekarang. Karena faktanya 2016 lalu berkurang titik rawan banjir dari 480 titik jadi 80 titik," ujar Rian. 

    Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai banjir kali ini membawa dampak buruk bagi Anies. Sebab bencana itu menuai gelombang kemarahan publik terhadap kepemimpinan Anies.

    Jika terus berlanjut, ditakutkan hal ini semakin tak terkendali. Ujungnya, akan ada krisis kepercayaan terhadap Anies.

    "Bahkan akan berakhir dengan gerakan pemakzulan Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta melalui pernyataan pendapat atau Hak Angket DPRD DKI Jakarta," kata Petrus. 




    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id