Pengamat: Masterplan Jadi Jawaban Dilema Modernisasi Alutsista

    Rendy Renuki H - 19 Mei 2021 18:52 WIB
    Pengamat: Masterplan Jadi Jawaban Dilema Modernisasi Alutsista
    Kapal selam KRI Nanggala-402 (Antara/Syaiful Arif)



    Jakarta: Berkaca tragedi kapal selam KRI Nanggala-402, pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) masterplan modernisasi alutsista dalam jangka waktu 25 tahun dengan skema pinjaman luar negeri kurang lebih Rp1.760 triliun. Hal itu menurut pengamat militer Khairul Fahmi bisa menjadi jawaban dilema modernisasi alutsista.

    Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun jika masterplan itu disetujui Presiden. Pasalnya selama ini terjadi dilema antara kesejahteraan masyarakat dengan pertahanan negara yang membutuhkan anggaran besar.

     



    "Artinya, jika rancangan itu dapat disetujui Presiden, maka Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari PDB per tahun," kata pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) dalam keterangan tertulis, Rabu 19 Mei 2021.

    Menurutnya, jika dibandingkan PDB 2020 sejumlah Rp 15.434,2 triliun, maka alokasi untuk masterplan alutsista selama 25 tahun mencapai 11,4 persen. Apalagi jika diasumsikan PDB 2020 dikalikan 25 tahun, maka persentase yang direncanakan dari PDB hanya 0,7 persen setiap tahunnya.

    "Asumsinya sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran reguler, dan sekitar 0,7 persen dari pinjaman luar negeri. Dengan demikian, harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab," lanjut Khairul.

    Namun, dia mengingatkan bahwa masterplan itu tetap harus dibarengi dengan sejumlah langkah untuk memastikan akuntabilitasnya. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi.

    Pertama, soal penguatan peran dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kedua, pengaturan yang ketat mengenai keterlibatan pihak ketiga, agar dapat  dijamin kapabilitas dan akuntabilitasnya. 

    Ketiga, penyusunan indikator kemandirian industri pertahanan nasional yang dibangun dengan melihat proporsi kebutuhan. Keempat, perencanaan anggaran yang matang, berkesinambungan dan dengan prioritas yang terukur, hingga skema penahapan pengadaan jika anggaran terbatas.

    "Dan terakhir penyediaan dukungan anggaran yang proporsional untuk mendorong pengembangan riset termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan pemberian insentif bagi industri pertahanan dalam negeri untuk melakukan inovasi," tuturnya.

    Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian Pertahanan di APBN sekitar Rp136,99 trilun. Meski lebih besar dari kementerian lain, namun anggaran untuk pengadaan alutsista hanya sekitar Rp9,3 triliun.
     
    Sisanya, anggaran tersebut dibagi lima unit yakni Kemenhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Lalut, dan Udara. Untuk TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL sebesar Rp3,75 triliun, dan TNI AU dengan anggaran Rp1,19 triliun.

    Anggaran pertahanan Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura yang hanya berpenduduk sekitar 5,9 juta jiwa. Mereka memiliki 72.500 personel militer aktif, 312.500 personel cadangan, dan anggaran militer sekitar Rp162,7 triliun.

    "Jadi dari total anggaran 2021 kurang lebih Rp 136 triliun itu terbagi ke lima unit organisasi tersebut. Lebih dari 44 persennya sudah digunakan untuk belanja rutin prajurit dan pegawai," kata juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis.

    (ACF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id