Pemerintah Diminta Serius Menyikapi Pembakaran Hutan Papua

    Fachri Audhia Hafiez - 15 November 2020 10:23 WIB
    Pemerintah Diminta Serius Menyikapi Pembakaran Hutan Papua
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah diminta serius menyikapi dugaan pembakaran hutan di Papua oleh perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), PT Korindo Group. Apalagi pembakaran diduga demi kepentingan lahan sawit.

    "Pemerintah pusat dan daerah harus tegas memberikan sanksi bagi Korindo Group," kata Anggota DPR dari fraksi Demokrat, Irwan, dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November 2020.

    Menurut Irwan, sikap tegas pemerintah dibutuhkan agar tak ada anggapan pilih kasih terhadap perusahaan lokal. Korindo Group dinilai layak diberi sanksi administratif terminasi (penghentian) izin atau pengurangan area lahan.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu mengatakan pembukaan atau penyiapan lahan dengan cara membakar adalah bentuk pelanggaran. Ketentuan tersebut telah termaktub dalam Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 dan 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Pasal 56 dan 108 UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

    Menurut Irwan, pembakaran hutan terjadi karena perusahaan enggan membayar lebih pembukaan lahan baru. Pembukaan lahan baru merogoh kocek lebih dalam karena harus menggunakan alat berat.

    "Upaya menghindari pembukaan lahan secara mekanis dan menggunakan alat berat karena itu berkali lipat lebih mahal pembiayaannya," ucap dia.

    Baca: KLHK: Investigasi Greenpeace di Papua Pakai Video 2013

    Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan video kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada konsesi sawit di Papua yang diekspose oleh Greenpeace merupakan rekaman pada 2013. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mempertanyakan alasan video investigasi yang dilakukan tujuh tahun yang lalu itu baru diekspose sekarang.

    "Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tersebut kepada pihak terkait pada saat itu (2013),” kata Rasio, di Jakarta, Jumat, 13 November 2020.
     
    Greenpeace, lanjut dia, seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya. Bahwa, pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposenya itu diberikan pada periode 2009-2014, bukan oleh pemerintahan periode sekarang.

    "Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK 2009," kata dia.

    Sebelumnya, Greenpeace International bersama Forensic Architecture mengungkap kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan Korindo, sebuah perusahaan perkebunan milik konglomerat Indonesia-Korea. Laporan yang diberi label kolaborasi investigasi ini mengungkapkan kegiatan pembakaran lahan dilakukan untuk kepentingan ekspansi perkebunan di Papua.

    Hasil investigasi ini menyebut Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua. Korindo disebut telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare hutan Papua sejak 2001.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id