Hubungan Hukum dan Agama di Indonesia Bak Simalakama

    Sri Yanti Nainggolan - 22 Agustus 2020 02:07 WIB
    Hubungan Hukum dan Agama di Indonesia Bak Simalakama
    Ilustrasi hukum. Medcom.id/M Rizal
    Jakarta: Hubungan hukum dan agama di Indonesia saling berhubungan, namun turut memiliki pengaruh buruk. Negara seharusnya 'menjaga jarak' agar perumusan hukum dan agama tak saling berbenturan.

    "Kebencian atas agama itu sebenarnya tak ada. tapi diadakan karena ada pasal soal penodaan agama, jadi ada perang hukum," ujar Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina Ihsan Ali Fauzi dalam webinar YLBHI, Jumat, 21 Agustus 2020.

    Permasalahan agama seharusnya tak masuk ranah hukum. Namun, pasal penodaan agama di KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selalu menjadi pegangan jika ada singgungan dengan agama.

    Ihsan menilai negara terlalu mengurusi persoalan agama yang dianut masyarakat. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/165 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada 2010 menjadi puncak campur tangan negara dalam urusan agama.

    "Mestinya negara ambil jarak dengan perumusan agama," tegas dia.  

    Pasal dalam UU tersebut justru memberi hak pada negara untuk menentukan mana agama yang benar atau tidak. Hal ini mendorong terjadinya dinamika sosial politik yang seharusnya bersifat nonhukum justru bercampur aduk.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id