Massa Buruh Bertahan Meski Diguyur Hujan Deras

    Ilham Pratama Putra - 20 Januari 2020 12:14 WIB
    Massa Buruh Bertahan Meski Diguyur Hujan Deras
    Massa demo buruh menolak omnibus law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
    Jakarta: Massa aksi buruh bertahan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, meski diterpa hujan deras. Mereka terus menyuarakan penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

    Pantauan Medcom.id, hujan deras turun sejak pukul 11.00 WIB. Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan elemen buruh tampak sudah bersiap menghadapi hujan. 

    Sebagian massa berlindung dari air hujan dengan menggunakan payung. Ada pula yang segera mengenakan jas hujan. Namun, tak sedikit juga pedemo yang rela basah kuyup terkena hujan.

    "Jangan kembali pulang, sebelum kita yang menang," kata salah satu orator dari atas mobil komando di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Senin, 20 Januari 2020.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal dan beberapa perwakilan buruh diterima masuk ke Kompleks Parlemen. Dia mengikuti audiensi dengan para wakil rakyat.

    "Kita diterima Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad) sekarang kita masuk ke dalam" ujar Said.

    Said mengaku aksi ini diikuti 30 ribu buruh. Mereka khawatir keberadaan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja akan merugikan kaum buruh.

    Omnibus law ini dituding menghilangkan upah minimum, pesangon, dan membebaskan buruh kontrak dan alih daya (outsoursing). Di sisi lain, aturan ini diduga mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial, dan sanksi pidana bagi pengusaha.

    Usulan mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja beserta RUU Perpajakan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Minggu, 20 Oktober 2019. Regulasi ini dibentuk menggunakan konsep omnibus law, yaitu satu UU yang mengamendemen beberapa UU lainnya.
     
    Presiden memerintahkan jajarannya segera menuntaskan naskah akademik draf rancangan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua produk hukum tersebut harus rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 28 Januari 2020.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id