Ombudsman Temukan Pos Damkar Tidak Dilengkapi Sirene

    Kautsar Widya Prabowo - 14 Januari 2020 21:26 WIB
    Ombudsman Temukan Pos Damkar Tidak Dilengkapi Sirene
    Anggota ORI Adrianus Meliala. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
    Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Damkar Kota Bogor, dan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Unit Damkar Kota Tanggerang. Hasilnya terdapat pelanggaran pelayanan yang ditemukan dalam sidak pada 28 hingga 29 Desember 2019.

    Pada Damkar Kota Depok ditemukan sejumlah pelanggaran, antara lain buruknya koordinasi kantor damkar pusat dengan UPT damkar melalui sambungan radio, jumlah Alat Pengaman Diri (APD) belum mencukupi, hingga mobil pemadam kebakaran yang dinilai kurang terawat. 

    Anggota ORI Adrianus Meliala mengatakan meski terdapat pelanggaran, Damkar Kota Depok telah mengalami perbaikan, dengan adanya alarm di pos jaga hingga sigap merespon nomor panggilan darut. Pada 2016, Damkar tersebut ditemukan banyak pelanggaran.

    "(2016) Malam itu mereka kerja tanpa sirene tanpa alarm, tanpa telpon, tanpa lampu di kantor. Jadi ketika mereka lakukan pemanggilan di UPT UPT seputar Depok mereka enggak nyaut. Indikasi line of command-nya tidak dihargai. Kami datangi lagi sudah ada lampu, ada sirene, alarm, telpon," ujar Adrianus dalam konfrensi pers, di Gedung ORI, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2020. 

    Selain itu, untuk UPTD Pajajaran Damkar Kota Depok, ditemukan pelanggaran, minimnya petugas, terdapat mobil pemdam yang tidak berfungsi, Alat Perlindungan Diri (APD)
    hanya terdapat lima dari enam petugas jaga. Serta tidak ada sirene di pos jaga, hingga belum terkoneksi dengan call center 112. 

    Sedangkan, unit damkar BPBD Kota Tanggerang, tidak memiliki ketersediaan  sirene di pos jaga. Status pegawai damkar didominasi oleh pegawai kontrak, sedangkan upah pegawai kontrak dan petugas baru dan lama tidak terdapat perbedaan.

    Sementara itu, Direktur Damkar Kemendagri Safrizal ZA mengakui masih terdapat sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Hal yang disoroti terutama perlatan APD yang kurang baik. 

    "Dari aspek jumlah maupun aspek kualitas banyak yang tua dan sudah tidak layak. Dan Ini kita terima dan memang kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana," tuturnya. 



    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id