comscore

Kasus Terus Bermunculan, Ini Alasan Masyarakat Terperangkap Pinjol Ilegal

Sri Yanti Nainggolan - 17 Oktober 2021 13:49 WIB
Kasus Terus Bermunculan, Ini Alasan Masyarakat Terperangkap Pinjol Ilegal
Ilustrasi / Medcom.id
Jakarta: Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal terus bermunculan. Meski demikian, pinjol ilegal sulit diberantas karena adanya siklus lingkarang setan didalamnya. 

Terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membongkar pinjaman online atau pinjol ilegal di wilayah Yogyakarta. Sebanyak 83 orang yang diduga sebagai kolektor pinjol telah diamankan dan diperiksa.
Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Arif Rachman mengatakan pengungkapan itu bermula dari laporan seorang warga yang depresi akibat tekanan dari pinjol ilegal tersebut. Kemudian Tim Unit V Siber melakukan penelusuran dari laporan tersebut.

"Korban berinisial TM dirawat di rumah sakit karena stres diteror oleh debt collector pinjol melalui HP," kata Arif saat dihubungi, Kamis 14 Oktober 2021.

Penyebab masyarakat terperangkap pinjol ilegal

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Hamzah Richi, menyebut literasi keuangan yang tidak baik akan mendorong masyarakat mudah terjerat aplikasi pinjol ilegal. Apalagi jika hal ini tidak dibarengi dengan sikap yang bijak dalam memanfaatkan dana pinjaman.

“Kecenderungan (masyarakat) yang konsumtif menjadi bumerang bagi peminjam yang cepat silau dengan uang di tangan,” kata Ritchi dikutip dari keterangan terulis Unpad, Kamis, 14 Oktober 2021.

Pinjol ilegal bagai lingkaran setan. Ilustrasi Medcom
Pinjol ilegal bagai lingkaran setan. Ilustrasi Medcom

Di satu sisi, persyaratan mendapat pinjol ilegal juga mudah. Yakni cukup bermodal KTP dan peminjam akan langsung menerima dana tunai ke rekening pribadinya. 

Pinjol ilegal bagai lingkaran setan

Ritchi menjelaskan, dengan persyaratan yang gampang, seseorang menjadi lebih mudah untuk membuka pinjaman lagi ke aplikasi lain tatkala ia gagal bayar di aplikasi sebelumnya.

“Tanpa sadar, dia pasti harus menutupi pinjaman sebelumnya dengan pinjaman di aplikasi lain yang lebih besar. Sampai pada satu titik dia enggak bisa bayar, baru enggak berkutik,” jelasnya.

Pinjol ilegal terus bertambah

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengatur dan mengawasi secara ketat berbagai layanan bisnis pinjol atau yang kerap disebut peer-to-peer lending (P2P Lending) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya memberikan izin, OJK bersama AFTECH dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan pembinaan dan penegakan peraturan terhadap aplikasi pinjol di Indonesia.

Ritchi memaparkan, berdasarkan data OJK per 8 September 2021, penyelenggaraan fintech P2P lending resmi/legal malah berkurang menjadi 107 platform dari semula 149 platform pada akhir 2020.

Baca: Warga Kulon Progo Diimbau Tak Terjebak Pinjol

Hal ini mengindikasikan bahwa perizinan dan pengawasan OJK terhadap bisnis P2P lending semakin ketat. “Banyak fintech P2PL yang turun kelas dan tidak jadi terdaftar karena tidak kuasa memenuhi kapasitas infrastruktur IT, kesiapan modal, hingga kualitas credit scoring,” imbuh Ritchi.

Sementara, ada lebih dari 1.500 layanan pinjol belum resmi atau masuk kategori pinjol ilegal. Penanganannya ditangani langsung Satuan Tugas Waspada Investasi yang dibentuk OJK. Satgas ini berperan untuk memberantas dan menertibkan pinjol ilegal tersebut.

(SYN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id