PPKM Mikro Dinilai Paling Efektif Tekan Jumlah Kasus Positif Covid-19

    Gervin Nathaniel Purba - 24 Juni 2021 22:02 WIB
    PPKM Mikro Dinilai Paling Efektif Tekan Jumlah Kasus Positif Covid-19
    Ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta: Satgas Covid-19 memaparkan, situasi covid-19 saat ini sudah hampir mendekati puncak pandemi usai periode libur akhir tahun lalu. Kasus aktif saat ini mencapai 160.524 kasus. Sedangkan kasus aktif tertinggi mencapai 176.672 kasus, pada 5 Februari lalu. 

    Untuk menekan laju kasus positif yang terus meningkat, perlu adanya penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Menurut Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, PPKM Mikro dinilai efektif untuk menekan laju kasus positif covid-19. Secara khusus, di Pulau Jawa.

     



    "Pemerintah telah mempelajari berbagai pilihan penanganan covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia, dan juga pengalaman negara lain. Disimpulkan, bahwa PPKM mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif, karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ujar Wiku, dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Juni 2021.

    Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin. Dalam rangka pencegahan, Lurah/Kepala Desa sebagai pengendali posko wajib berkoordinasi dengan Ketua RW untuk mendata kasus positif di tingkat RT di wilayah masing-masing.

    Lurah/Kepala Desa juga diminta melakukan pemantauan kepatuhan protokol kesehatan (prokes) dan memberikan edukasi seputar covid-19 bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

    Selanjutnya, Lurah/Kepala Desa berkoordinasi juga dengan puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan testing pada pasien covid-19. Lalu dilanjutkan dengan tracing yang dibantu oleh TNI/POLRI.

    Terakhir, puskesmas dapat melakukan treatment dan pengawasan pada pasien isolasi mandiri dan merujuk pasien dengan gejala sedang-berat ke tempat isolasi terpusat, atau RSUD di tingkat Kecamatan. Satgas menekankan, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

    “Lurah/Kepala Desa harus mengkoordinasikan pelaporan data, pembentukan posko, dan pelaksanaan fungsinya melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID (BLC). Untuk itu jika 
    ada wilayah yang belum melaporkan secara rutin melalui aplikasi BLC, mohon segera menghubungi Satgas Pusat,” ujar Wiku.

    Pelaporan ini penting dilakukan secara rutin, sehingga perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro dapat tercatat dan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan, dalam seminggu ini terlihat kemajuan positif dalam langkah pengendalian kasus di tingkat daerah.




    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id