Populer Nasional: Ribka Tjiptaning Dirotasi Hingga Anies Ditagih Bayar Lunas Tunjangan PNS

    Githa Farahdina - 20 Januari 2021 06:30 WIB
    Populer Nasional: Ribka Tjiptaning Dirotasi Hingga Anies Ditagih Bayar Lunas Tunjangan PNS
    Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning/MI/Susanto



    Jakarta: Nama politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning jadi buah bibir beberapa hari belakangan. Aksi tolak vaksin covid-19 dengan suara menggelegar di ruang rapat Komisi IX DPR berbuntut panjang.

    Ribka dirotasi. Perempuan yang bisa dibilang awet belasan tahun di Komisi Kesehatan itu kini menjadi anggota Komisi VII. Mau tak mau, Ribka yang berlatar belakang dokter harus mengurusi hal-hal terkait energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.







    Ribka hanya bisa menjamin ia bakal berjuang untuk rakyat. Tak peduli ditugaskan di komisi mana pun.

    “Di mana saja bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu saja dokter ngurus minyak,” ujar Ribka di Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.

    Baca: Pindah Tugas ke Komisi VII DPR RI, Ribka Sampaikan Ini ke PDIP

    Berita soal rotasi Ribka menyedot perhatian pembaca Kanal Nasional Medcom.id hingga Rabu dini hari, 20 Januari 2021. Di sisi lain, pembaca juga banyak membaca informasi soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum menunaikan janji.

    Anies dianggap berutang. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diminta segera membayar penuh tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk Desember 2020.

    Tunjangan itu seharusnya kembali normal setelah ada pemotongan karena pandemi covid-19. Kebijakan itu juga tertuang pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    Baca: 
    Anies Diminta Segera Bayar Tunjangan PNS

    Aturan menulis rasionalisasi peghasilan terhitung April hingga November 2020. Tunjangan abdi negara selama periode tersebut hanya diberikan 50 persen.

    “Oleh karena itu, mereka (PNS) sangat menantikan pembayaran tunjangan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamonangan melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Januari.

    August khawatir PNS resah. Kondisi itu berpotensi mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

    Berita-berita soal Ribka maupun Anies bakal selalu diperbarui. Klik di sini untuk mendapatkan informasi terbaru dari Kanal Nasional Medcom.id.



    (OJE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id