Perempuan Berdaya Kunci Kemajuan Bangsa

    Lukman Diah Sari - 24 Februari 2020 16:05 WIB
    Perempuan Berdaya Kunci Kemajuan Bangsa
    Pendiri Komunitas Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Melli Darsa. IST
    Jakarta: Keadilan untuk perempuan di Indonesia disebut masih jauh dari harapan. Padahal keadilan untuk perempuan salah satu syarat mewujudkan kemajuan Indonesia. 

    "Semua negara maju itu pasti karena perempuannya berdaya. Berdaya secara politik, ekonomi, dan lainnya," kata pendiri Komunitas Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) atau FHUI Empowerment, Melli Darsa, saat diskusi Perempuan dan Keadilan di Indonesia, di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020. 

    Melli mengatakan kesetaraan gender harus menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan Indonesia emas pada 2045. Melli berharap dari diskusi dengan Jurnal Perempuan itu bisa meningkatkan kesadaran bersama pemerintah, terutama legislatif sehingga bisa melahirkan produk yang memberi keadilan untuk perempuan.

    "Keadilan untuk perempuan itu penting walau faktanya keterwakilan itu masih rendah, karena Indonesia tidak mungkin maju jika perempuannya tidak berdaya," ungkap Melli.

    Senada, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan dengan membuka ruang sepenuhnya untuk mengungkapkan aspirasi, kreativitas, hak berkembang dan beraktualisasi. Sama seperti laki-laki.

    "Melindungi perempuan bukan dengan cara menyingkirkan atau menempatkannya sebagai manusia lemah," kata Atnike.

    Sementara itu, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, wajah demokrasi Indonesia telah menunjukkan kesetaraan gender. Salah satunya yang tertuang dalam Undang-undang Pemilu, yakni mewajibkan partai mengusung minimal 30 persen calon legislatif perempuan. 

    "Peningkatan jumlah anggota DPR perempuan ini kadang hanya sekadar angka. Karena ada anggota DPR perempuan yang tidak paham soal gender. Contoh konkretnya adalah RUU Ketahanan Keluarga," ujar Bivitri.

    Senada dengan Bivitri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta, menuturkan dalam hukum pidana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hukum pidana Indonesia justru lebih melindungi perempuan dibandingkan laki-laki.

    "Dalam hukum pidana perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Perempuan lebih dilindungi dan dengan kemampuan persuasif yang dimiliki, perempuan justru lebih efektif pada kampanye pencegahan, misalnya seperti pencegahan korupsi," kata Gandjar.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id