3,6 Juta Balita Stunting di 12 Provinsi, Pemerintah Petakan Strategi

Jakarta: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mencatat jumlah balita stunting di 12 privonsi prioritas penangan stunting sebanyak 3,6 juta jiwa. Pemerintah tengah berupaya mengatasi persoalan tersebut.

"Kami dari tim percepatan penurunan stunting sudah memetakan bahwa masing-masing provinsi yang hadir harus menuju angka berapa di tahun 2024 sesuai dengan kondisi sekarang," ujar Hasto di Istana Wakil Presiden (Wapres) Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022. 
Hasto menjelaskan strategi dalam penanganan stunting telah ia sampaikan kepada 12 pemerintah daerah saat rapat kerja percepatan penanganan stunting di Istana Wapres. Setiap kepala daerah, kata Hasto, siap melakukan strategi yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

"Sebagai contoh NTT (Nusa Tenggara Timur) yang sekarang (angka stunting) 37 persen, tahun 2024 kalau seandainya bisa 20 persen sudah berkontribusi sangat besar untuk menuju angka (stunting nasional) 14 persen," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa langkah dalam menangani stunting. Seperti melalui pogram Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Muhadjir menjelaskan dalam program tersebut, bila setiap orang dapat menanangani satu anak stunting dengan anggaran Rp450 ribu diyakini dapat menyelesaikan persoalan stunting. Hal itu dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

"Itu ada (sekitar) 5 juta saja yang ikut berkontribusi selesai stunting kita. 
Karena itu saya mohon ini digiatkan gerakan bapak dan ibu asuh anak stunting," terang Muhadjir. 

Baca: 1,7 Juta Bayi Belum Diimunisasi Dasar Periode 2019-2021

Kemudian, pemerintah meminta perusahaan swasta yang berada di 12 provinsi prioritas penanganan stunting untuk ikut terlibat. Salah satunya melalui pembuatan program corporate social responsibility (CSR) terkait stunting.

"Kepada pemimpin perusahaan di tempat-tempat yang stunting masih tinggi supaya peduli terhadap penanganan stunting ini agar menyisihkan CSR (corporate social responsibility)," jelas Muhadjir.

Muhadjir menyebut sejumlah kepala daerah dari beberapa provinsi prioritas penangan stunting telah meminta perusahaan besar untuk membantu pemerintah melalui program CSR. Seperti Sulawesi Tenggara, Kaliman Selatan, dan Sulawesi Barat.

"Nanti akan dikoordinasikan oleh satuan tugas (satgas) stunting setempat," tutur dia. 

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita stunting sebesar 24,4 persen pada 2021. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin telah menginstruksikan jajaranya untuk bahu membahu menekan angka stunting hingga 14 persen pada 2024.

(LDS)