comscore

Populer Nasional: Keluarga Korban Kecelakaan di Garut Hingga Revisi UU Pemilu

Nur Azizah - 21 Desember 2021 06:31 WIB
Populer Nasional: Keluarga Korban Kecelakaan di Garut Hingga Revisi UU Pemilu
ilustrasi/medcom.id
Garut: Handi Saputra,18, korban kecelakaan lalu lintas asal Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, bersama kekasihnya, Salsabila, 14, asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan. Jasad keduanya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas dan di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) dalam kondisi meninggal
 
Ayah Handi Saputra, Entes Hidayatullah, mengatakan pihak keluarga berharap agar kasus yang menyebabkan anaknya tewas segera terungkap. Dia meminta, agar pelaku yang membuang anaknya bisa diadili.
 
"Kami dari keluarga mohon dengan sangat kepada petugas kepolisian menangkap pelaku yang telah membuang anak kami dan peristiwa itu terjadi membuat keluarga sangat terpukul diperlakukan lebih keji dari binatang. Sudah menabrak malah membuang dan saya sebagai orang tua saya sangat sakit hati atas musibah ini," katanya, Senin, 20 Desember 2021.

Dia mengatakan dirinya dan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anaknya. Namun, dia berharap kasus tersebut itu bisa terungkap dan menangkap pelakunya.
 
Baca: Dibawa Kabur Penabrak, Korban Kecelakaan di Garut Ditemukan Tewas di Cilacap dan Banyumas
 
"Dalam kejadian itu ada saksi mata mengaku melihat dua korban dan tiga orang yang ada di dalam mobil diduga menabrak keluar mencari keberadaan korban. Kedua korban sempat disimpan di bagian depan, kemudian dibawa ke bagasi. Sedangkan korban perempuan disimpan di jok tengah mobil," bebernya.
 
Kedua korban yang mengalami kecelakaan itu berada di bawah kolong mobil penabrak. Kemudian, para penabrak yang berjumlah tiga orang langsung mengevakuasi korban.
 
Mobil yang digunakannya berwarna hitam, dan saksi mata juga masih ingat betul lampu hazard menyala hingga bergerak tidak terlalu cepat menuju arah Limbangan.
Kasus penabrakan di Garut menjadi artikel paling banyak dibaca di Kanal Nasional Medcom.id. Berita lain yang juga banyak menyita perhatian pembaca terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar badan usaha milik desa (BUMDes) berkolaborasi dengan usaha rakyat di sekitarnya.

Presiden Jokowi berpesan BUMDes wajib menyejahterakan usaha dan warga desa. “BUMDes harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi dan bermanfaat. Jangan mematikan usaha rakyat yang ada,” kata Jokowi di Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta Selatan, Senin, 20 Desember 2021.
 
Jokowi mencontohkan di sebuah desa sudah memiliki 10 kios kecil. Kepala Negara tidak ingin 10 kios itu tutup akibat aktivitas ekonomi terpusat di BUMDes.

“Saudara-saudara harus memacu agar 10 (kios) jadi 20 atau yang 10 menjadi (usaha) menengah atau besar,” papar Kepala Negara.
 
Baca: Presiden: Jumlah BUMDes Meningkat 606% Sejak 2014
 
Selain itu, Jokowi meminta BUMDes dibentuk dengan berorientasi pada pengembangan usaha baru. Pengelola BUMDes harus menyediakan usaha yang belum ada di desa tersebut, tetapi dibutuhkan masyarakat.
 
“Sehingga warga tidak harus ke kota, kecamatan, atau kabupaten. Cukup di desa (kebutuhannya) terpenuhi dan tentunya BUMDes mendapat keuntungan,” tutur Presiden.

Berita selanjutnya yang juga paling banyak dibaca ialah terkait wacana revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) masih relevan dengan kondisi politik saat ini. DPR masih enggan merevisi UU tersebut karena berbenturan dengan agenda Pemilu 2024.
 
"Tahapan pemilu yang sudah jalan ini kemudian mungkin akan terganggu kalau kita membuat lagi revisi-revisi yang waktunya juga enggak akan cukup," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Desember 2021. 
 
Menurut dia, DPR tetap menampung aspirasi masyarakat ihwal desakan merevisi payung hukum penyelenggaran pesta demokrasi nasional itu. Salah satu isu yang kerap disinggung, yakni ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen. 
IFrame

"Proses revisi UU Pemilu itu mungkin dilakukan, tetapi nanti," jelas politikus Partai Gerindra itu. 
 
Baca: Parpol Lamban, Suara Milenial Terancam Mubazir
 
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Usulan revisi UU Pemilu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dianggap sulit dikabulkan. DPR periode 2019-2024 bakal keteteran untuk menyelesaikan revisi UU tersebut.
 
"Sangat tidak memadai dari segi waktu," kata Saan saat dihubungi, Kamis, 25 November 2021.
 
Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR itu menyampaikan ketidakcukupan waktu itu karena mempertimbangkan tahapan Pemilu 2024. Jika jadwal pencoblosan ditetapkan pada Februari 2024, tahapan pemilu dimulai pada Juni 2022.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id