Gara-Gara Virus Korona

    Surya Perkasa - 05 April 2020 08:21 WIB
    Gara-Gara Virus Korona
    Ilustrasi virus korona (covid-19). Medcom.id/Annisa
    Jakarta: Wabah virus korona (covid-19) masih menjadi masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Beragam isu baru bermunculan seiring bertambahnya jumlah kasus.

    Kasus positif covid-19 yang teridentifikasi tiap hari bertambah dalam digit ratusan. Tercatat 2.092 kasus positif  dengan 191 korban jiwa hingga Sabtu, 4 April 2020.

    Total ada 150 orang sembuh dari wabah penyakit yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, itu. Pencegahan, deteksi, dan penanganan semakin masif dilakukan.

    Berita yang berkembang belakangan masih seputar wabah korona. Mulai perkembangan kasus hingga efeknya pada perpolitikan dan kehidupan sosial Indonesia.

    Berikut lima berita nasional menarik sepekan:
     

    1. Ribuan Positif, Ratusan Sembuh

    Gara-Gara Virus Korona
    Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus korona Achmad Yurianto. Antara/Hafidz Mubarak

    Daftar pasien positif korona di Indonesia terus meningkat. Ratusan orang kembali dinyatakan positif terjangkit virus korona (covid-19).
     
    "Kita masih cukup berprihatin masih ada penambahan kasus positif sebanyak 106 kasus, jadi total ada 2.092 kasus positif," ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan virus korona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu, 4 April 2020.

    Yurianto mengatakan jumlah pasien positif korona yang sembuh juga bertambah 16 orang. Total ada 150 orang sembuh dari wabah penyakit yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, itu.

    Selengkapnya baca di sini
     

    2. Jurus PSBB Lawan Korona

    Gara-Gara Virus Korona
    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Antara/Hafidz Mubarak A

    Pemerintah memutuskan menerapkan jurus pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memotong rantai penyebaran wabah. Kebijakan yang diambil pemerintah bukan sekadar untuk membatasi aktivitas masyarakat.

    "Presiden (Joko Widodo) ingin pelaksanaan pembatasan sosial ini lebih tegas, lebih efektif, lebih terkoordinasi dan lebih disiplin," ujar Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.

    Penyusunan aturan main PSBB langsung dikebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Apa yang boleh dan apa yang tidak dilakukan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

    Baca selengkapnya di sini

    Kapolri Jenderal Pol Idham Azis juga menerbitkan Surat Telegram Kapolri tentang potensi pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Telegram tersebut juga berisi pedoman penanganan kejahatan selama PSBB.

    Baca selengkapnya di sini
     

    3. Berisik Pembebasan Koruptor


    Pembebasan Koruptor Imbas Korona Dinilai Hanya Akal-Akalan
    Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
     
    Wabah virus korona juga berbuntut ribut-ribut pembebasan narapida untuk menekan penyebaran. Awalnya publik mafhum alasan di balik pembebasan narapidana. Namun, gejolak muncul saat narapidana korupsi berpotensi lepas karena kebijakan yang sama.

    Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebanyak 300 napi korupsi berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua per tiga hukuman bisa dibebaskan bila revisi disetujui.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kemudian memastikan pemerintah tidak berencana memberikan pembebasan bersyarat kepada pelaku narapidana korupsi, teroris, dan bandar narkoba.

    Baca selengkapnya di sini
     

    4. Legislator Kebut Kerja, Tapi Bukan soal Korona

    Gara-Gara Virus Korona
    Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senaya. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

    Anggota dewan di Kompleks Parlemen Senayan tetap bekerja di tengah wabah korona. Mereka langsung mengebut kerjaan karena masa reses sempat diundur karena wabah.

    Bukan pembahasan revisi legislasi seputar kebencanaan yang diutamakan. Padahal Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dan komisi terkait sudah berencana merevisi undang-undang penanganan bencana. Sebab, penanganan wabah korona terkendala regulasi.

    Alih-alih, dewan berlari kencang membahas undang-undang omnibus law yang sempat mangkrak dibahas di masa sidang sebelumnya. Salah satunya pembahasan RUU Cipta Kerja, walau penolakan muncul di mana-mana.

    "Dalam rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah) pada 1 April 2020 serta, hal-hal pembahasan yang telah disepakati dilanjutkan ke tingkat Badan Legislasi," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

    Baca selengkapnya di sini



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id