Pelonggaran PSBB Harus Lewati 4 Fase

    Nur Azizah - 12 Mei 2020 16:16 WIB
    Pelonggaran PSBB Harus Lewati 4 Fase
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut ada empat tahap sebelum daerah menerapkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Fase pertama ialah prakondisi.

    Fase ini melibatkan rangkaian kajian akademis dari pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosilogi, pakar komunikasi publik, dan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Dengan begitu perhitungan dari masing-masing daerah bisa ditangkap pemerintah.

    "Termasuk upaya gugus tugas untuk kerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk dapat data akurat terutama di delapan provinsi," kata Doni di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Selasa, 12 Mei 2020.

    Delapan provinsi yakni Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Para peneliti harus mendapatkan data dari hasil swab test, termasuk juga sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada 1.000 responden.

    "Data ini nanti akan jadi pertimbangan gugus tugas untuk ambil kebijakan dan berikan masukan kepada kementerian/lembaga termasuk daerah, langkah apa yang paling tepat yang harus kita lakukan," jelasnya.

    Sedangkan fase kedua ialah waktu, kapan harus dilakukan pelonggaran. Doni menegaskan relaksasi akan diberikan saat daerah menunjukkan kurva menurun atau melandai.

    "Bila tidak, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelanggaran. Artinya apa? statusnya masih tetap tidak boleh kendur, justru harus meningkat kembali," tegas Doni.

    Doni menjelaskan fase waktu juga berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Pemerintah tak mungkin memberikan kelonggaran bila masyarakat tidak siap.

    "Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario," ungkapnya.

    Baca: Pelonggaran PSBB Hanya di Daerah Bergrafik Landai

    Fase ketiga adalah prioritas. Pemerintah pusat akan mendahului sektor-sektor yang dianggap penting bagi masyarakat. Misalnya memberikan izin operasi pasar, pusat perbelanjaan, atau restoran.

    "Atau mungkin juga yang berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat agar tidak di-PHK," tuturnya.

    Kemudian fase keempat ialah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menghindari penolakan dari masyarakat karena kurangnya koordinasi.

    "Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," jelasnya.

    Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id